suarahatirakyat.com - Kubu calon ketua umum (caketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto (AH) memuji pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (14/5) malam. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan netral dalam pemilihan ketua umum (ketum) PG.

"Kami apresiasi pidato Pak Jokowi. Apa yang disampaikan sangat jelas sikapnya. Beliau mengatakan tetap berada di Jalan Merdeka Utara. Artinya beliau netral," kata Ketua Tim Pemenangan AH, Melcias Marcus Mekeng di sela-sela penyelenggaraan munaslub.

Mekeng menjelaskan dengan pidato Presiden Jokowi pada pembukaan sudah sangat jelas dan terang-benderang bahwa tidak ada lagi yang mengkalim mendapat restu presiden. Dia berharap tidak ada lagi perbuatan pencatutan dukungan atas nama presiden untuk mendapatkan dukungan dari pengurus daerah. Jokowi sudah tegas mengatakan tidak mendukung siapa-siapa.

"Kepada pemilik suara, kami berharap tidak usah takut dengan ancaman dan intervensi. Tidak usah percaya dengan klaim dapat restu dari presiden. Pidato Presiden Jokowi sudah sangat jelas tidak mencampuri urusan Golkar," tutur anggota Komisi XI DPR ini.

Dia juga meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) agar bertindak sebagai pembina politik. Tugas itu harus dijalakan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan.
Jika memang LBP punya calon yang didukung, tidak usah diumbar ke publik, apalagi sampai mengarahkan pilihan kepada calon tertentu. 

"Bersikap saja di tengah seperti Bapak Presiden. Kalau ada pilihan, ya dalam hati saja. Itu baru benar supaya proses demokrasi di tubuh Golkar bisa berjalan demokratis dan terbuka," tutur mantan ketua Banggar DPR ini.

Sebelumnya, Jokowi dalam pidatonya menyampaikan sikapnya terkait pemilihan ketum Golkar. Jokowi mengatakan tidak mendukung siapa-siapa dan tidak ke mana-mana.

"Saya mau bicara blak-blakan terkait apa yang berkembang dengan Golkar. Banyak yang bertanya dan komplain kenapa menko polhukam mengumpulkan DPD-DPD. Saya jawab, Pak Luhut itu kan pernah di Dewan Pertimbangan Golkar," ujar Jokowi.

Selain terhadap langkah Luhut, banyak pihak juga bertanya mengapa Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ‎mengumpulkan sejumlah pengurus daerah (DPD). "Saya jawab, kan dulu ketua umum, jadikan enggak apa-apa. Ada lagi yang tanya, Istana ada di mana. Ya saya jawab, di Jalan Medan Merdeka Utara," ujarnya.

"‎Kalau mau jawab, jawaban saya apa. Setiap ke daerah selalu tanya Bapak dukung siapa? Yang jelas kalau bertanya, sekarang saya ada di Munaslub Golkar. Jangan tanya lagi, jawabannya ya itu," tandasnya.

(e.SGT)

suarahatirakyat.com - Entah siapa yang ingin voting terbuka dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, namun secara serempak sejumlah calon ketua umum Golkar menyatakan perlawanannya terhadap cara yang menjurus ke aklamasi paksaan seperti itu. Voting terbuka atau tertutup akan ditentukan lewat rapat paripurna nanti.

"Itu akan ditentukan pada rapat penentuan tata tertib, besok (15/5)," kata Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub Golkar Zainudin Amali di arena Munaslub, Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Minggu (15/5/2016).

Voting terbuka berarti semua pemegang hak suara akan menyatakan ketum pilihannya, semua orang bisa tahu siapa memilih siapa. Cara ini bisa membuat pemilih terintimidasi karena pilihan mereka diketahui semua kelompok yang saling beradu di Munaslub. Bila terintimidasi, maka suara pemilih bisa dibikin serempak layaknya aklamasi atau mufakat yang dipaksakan.

Voting tertutup berarti tak ada yang mengetahui pilihan masing-masing pemegang hak suara. Dengan voting tertutup, maka pemilih bisa bebas menentukan tokoh yang diharapkan menjadi Ketum Golkar. Entah voting tertutup atau voting terbuka menjurus aklamasi, penentuannya akan ada di rapat nanti.

"Yang menentukan ya peserta dalam rapat. Apabila peserta menghendaki itu (voting terbuka), ya kita jalankan," kata Amali.

Hanya saja, Amali menjelaskan, rancangan tata tertib yang dibikin Komite Pengarah (Steering Committee/SC) Munaslub telah menuliskan voting tertutup sebagai cara memilih ketum.

"Dalam tata tertib rancangan SC itu voting tertutup. Tapi apabila paripurna memutuskan terbuka, itu menjadi hasil paripurna," kata Amali.

Menurutnya, voting terbuka sebenarnya juga tak menyalahi AD/ART Golkar, karena cara memilih ketum tidak diatur dalam AD/ART. Cara memilih hanya diatur di tata tertib Munaslub. Lalu siapa yang mewacanakan voting terbuka?


"Belum ada. Namanya juga wacana," katanya.

Belakangan, caketum Indra Bambang Utoyo dan Ade Komarudin mengancam boikot pemilihan ketum Golkar bila cara pemilihannya dilakukan lewat voting terbuka. Amali tak mempermasalahkan hal itu.

"Ya itu urusan caketum lah. Saya hanya menyiapkan tempat, silakan ber-Munaslub," tandasnya

(e.SGT)