Politik

suarahatirakyat.com, Jakarta – Ketua Cabang PMII Jakarta Pusat angkat bicara terkait adanya konsolidasi yang mengatasnamakan PMII Jakarta Pusat ataupun PMII Jakarta, “saya tidak membenarkan adanya konsolidasi yang mengatasnamakan PMII Jakarta atau apapun itu,” tegasnya(17/10).

“Saya tidak mengeluarkan izin terhadap kader untuk membawa-bawa bendera demi kepentingan politik praktis, jika ada pun hanya oknum dan sudah kami ambil tindakan tegas,” ungkap Riko Sanjaya yang merupakan Ketua Cabang PMII Jakarta.

Pasalnya, beberapa hari lalu sejumlah massa yang mengatasnamakan aliansi cipayung yakni HMI dan Oknum kader PMII melakukan demonstrasi didepan PBNU dengan tuntutan Pecat Nusron Purnomo serta mengkampanyekan Anti China.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Cabang PMII Jakarta Pusat langsung melakukan identifikasi kader yang membawa bendera PMII serta mengambil langkah tegas untuk pelanggaran Etik.

“Sudah kami cari tahu siapa yang berani membawa bendera PMII terutama bendera PMII Jakarta, dapat saya katakan itu hanya oknum yang tergiur kepentingan pragmatis, sudah kami lakukan sidang etik di lingkup Jakarta Pusat,” ucapnya.

“Saya Ketua Cabang PMII Jakarta Pusat meminta maaf kepada sesepuh para ulama besar Nahdatul Ulama atas kesalahan yang dilakukan oknum kader kemarin,” bijaknya mewakili kader-kader PMII Jakarta.

Pengurus Cabang PMII Jakarta Pusat menyatakan sikap bahwa Pengurus Cabang PMII Jakarta Pusat tidak ikut dalam perpolitikan Pilgub 2017 dan tidak memihak kepada salah satu trah politik tertentu,

“Kami melarang  kelembagaan PC PMII Jakarta Pusat diperjualbelikan demi kepentingan pragmatis, kalau mereka membawa diri perorangan sah-sah saja selama tidak membawa nama kelembagaan,” tegasnya.

“Saya menghimbau kader-kader PC PMII Jakarta Pusat menahan diri untuk tidak semakin memperpanas perpolitik di Jakarta dan menjaga netralitas kelembagaan PMII,” tutupnya.

Source : Proklamasinews.com

Thursday, 08 September 2016 00:00

Ikut Intervensi Acara Sinode Godang, Ada Apa Nusron Wahid Featured

Suarahatirakyat.com, Jakarta - Forum Orang Batak Bersatu melakukan aksi demonsrasi  di depan Gedung KPK(08/09). Aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan intervensi oknum pemerintah terhadap acara Sinode Godang HKBP. "Forum Orang Batak Bersatu menolak segala bentuk praktek suap uang haram dari oknum pemerintah," ungkap Frans Fredy sebagai Koordinator Aksi.

"Nusron Wahid ikut mengintervensi acara Sinode Godang, kami tahu itu," kata Frans.

Menurut Frans, acara istimewa Sinode Gudang yang rencananya akan digelar pada 13-15 September 2016 di Provinsi Sumatera Utara telah diintervensi oleh sejumlah pihak untuk mengendalikan HKBP dibawah kendali satu partai.

img-20160908-wa0004

"Menjelang Sinode Godang timbul keresahan dikalangan jemaat karena di rasa ada campur tangan oknum pemerintah," Tegas Frans.

"dalam beberapa hari belakangan ini  sudah ada yang menelpon Bupati, Walikota di Sumatera Utara bahkan Gubernur Riau, salah satunya dari Oknum OJK (Dumoli Pardede) yang menyiapkan logistik sebagai kepanjangan tangan dari Sinar Mas Group dikarenakan masalah Asuransi," tambah Frans.

"Nusron Wahid juga kedapatan melakukan kasak kusuk untuk melakukan intervensi jelang digelarnya acara. Nusron ini kan dikenal sebagai 'pemain' dalam perpajakan di koorporasi dan pemerintahan," tungkasnya.

"Aktivitas oknum-oknum pemerintah ini dilindungi oleh oknum pemerintah yakni Luhut Binsar Panjaitan bersama Istrinya, motif mereka berdua adalah untuk mengendalikan perguruan Nomensen dan Yayasan HKBP yang asetnya mencapai triliyunan rupiah," tambahnya.

Diketahui acara Sinode Godang yang akan dihelat 13-15 September 2016 akan memilih Ephorus baru sebagai pemimpin gereja HKBP. Pemilihan ini akan melbatkan 1600-1800 utusan yang berasal dari seluruh Indonesia dan luar negeri.

"kami memohon kepada Bapak Presiden untuk menstop oknum pemerintah yang ikut campur dalam acara Sinode Godang HKBP," tutupnya.

[ERH]

suarahatirakyat.com -JAKARTA,  Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto angkat bicara terkait hiruk-pikuk dua skandal besar Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta.

Dia menilai, kedua kasus yang kini menimpa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak lepas dari upaya konglomerat China yang tengah memanfaatkan Ahok yang tengah berkuasa di Ibu Kota Negara.

Bahkan, mereka sudah mempersiapkan skenario agar Ahok tetap melenggang di Pilkada DKI 2017 dan sakligus menjadikannya batu loncatan demi mengantarkan Ahok ke Kursi RI-1 pada Pilpres 2019 mendatang.

Dukungan China ke Ahok tersebut untuk membawa pengaruh bahkan penjajahan Negari Tirai Bambu di bumi Nusantara.

"Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia, sàngat diperebutkan dan China ingin menguasainya, menguasai Jakarta secara politik menguasai Indonesia. Gubernur Jakarta Ahok mendapat dukungan logistik tak terbatas untuk memenangkan Ahok di Pilkada 2017," kata Laksamana (purn) Slamet Soebijanto, sebagaimana dikutip dari suaranasiona.

Slamet mengatakan, jalur sutera yang dihidupkan kembali, untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional China lewàt darat. Klaim laut China Selatan, mencoba merintis jalur laut yang aman dan terlindungi.

"Mendukung konsep tol laut Indonesia, menyambung jalur laut China Selatan, sebagai jalur laut ke Benua Hindia dan Afrika, Indonesia potensi sumber daya alam yang besar, dan China telah menanamkan pengaruhnya di Negara-negara Afrika," ungkap Slamet.

Selain itu, Slamet mengatakan, diduga kuat telah terjadi kesepakatan membelah Indonesia menjàdi dua oleh China dan AS. China wilàyah barat, AS wilayah Timur.

"Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Ahok selalu bisa dialihkan dan ditutupi dengan dimunculkan persoalan baru sehingga persoalan pokoknya terlupakan," papar Slamet.

Slamet menambahkan, Jakarta sebagai Center of Gravity merupakan obyek vital nasional yang harus pemerintah Sikapi dengan sangat hati-hati dan waspada.

"Keliru mengambil keputusan akan berakibat fatal bagi bangsa dan negara," ungkap Slamet.

"Saya yakin bapak-bapak dan ibu-bu dengan kemampuan intelektual yang tidak diragukan mampu mengurai dan menemukan benang merahnya. Dengan ditemukan benang merah itu, semoga segera ada penyatuan sikap dan langkah untuk menyelamatkan Negeri ini yang sudah berada di ujung tanduk perpecahan," pesan Slamet.

suarahatirakyat.com-Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Fadli Nasution mengatakan bahwa pergantian Kepala Kepolisian RI (Kapolri) tidak akan menjadi polemik jika langsung diserahkan sepenuhnya kepada Presiden saja. Namun, sebaliknya, hal itu menjadi polemik ketika melibatkan Lembaga Dewan Pilerwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan terhadap sosok yang diajukan oleh Presiden.
 
"Jadi begini, soal pergantian Polri menjadi polemik ketika melibatkan lembaga politik(DPR). Kalau saja hanya menjadi domain internal polisi dan presiden, ini tidak akan menjadi polemik," kata Fadli dalam diskusi bertajuk 'Susah Gampang Cari Kapolri' di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(11/6/2016).
 
Kata Fadli dengan masuknya DPR dalam ranah ini, maka pemilihan Kapolri ini menjadi serba politis. Pasalnya, tidak hanya di lingkukangan DPR saja yang menjadi politis, tetapi juga menyebar ke internal Polri itu sendiri.
 
"Sekarang,nama yang sudah dipilih oleh Presden diserahkan ke DPR untuk mendapat persetujuan. Disinilah yang menjadi polemik politik, karena tidak hanya di DPR, tetapi di  internal polri juga ada pilitik hingga di eksternalnya," kata Fadli.
 
Namun, tidak hanya menghindari DPR dari pemilihan Kapolri agar tidak terjadi kegaduhan, Fadli juga menyarankan kepada Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk menyadari situasi saat ini yang sudah stabil. Untuk itu, dia menyarankan agar kepentingan regenerasi kepemimpinan di Polri harus terus dilanjutkan. Artinya, masa kerja Badrodin diharapkan tidak diperpanjang.
 
"Sekarang kondisi sudah stabil, saya kira, tidak seperti yang lalu  terjadi kegaduhan politik hukum.Ini yang harus disadari oleh BH(Badrodin Haiti),  bahwa beliau pada saat jadi Kapolri dulu, tidak pernah dia dicalonkan, tapi hanya BG(Budi Gunawan). Karena terjadi kegaduhan, barulah BH jadi Kapolri.  Dalam  situasi yang stabil ini, perlu dipertimbangkan regenerasi," kata Fadli.
 
Untuk diketahui, masa Badrodin menjabat sebagai Kapolri berakhir pasa tanggal 28 Juli 2016 nanti. Ada kemungkinan, apakah dia diganti atau malah diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo. Apabila diganti, maka ada sejumlah nama siap mengiso kursi yang ditinggalkannya. Mereka adalah Sestama Lemhanas Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala BNPT Komjen Pol Tito Karnavian, Kalemdikpol Komjen Pol Syafruddin, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno, dan Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso. Namun, hingga saat ini, belum diketahui apakah nama-nama itu sudah dikantongi Presiden atau belum.
 
Tetapi dari sejumlah nama tersebut, yang paling favorit adalah ada Komjen Pol Budi Gunawan dan Komjen Pol Budi Waseso.
 
Sosok Budi Gunawan sendiri sangat kontroversial dalam pemilihan Kapolri yang lalu. Nama Budi Gunawan mencuat setelah KPK menetapkannya menjadi tersangka. Status tersebut kemudian menggagalkan langkah Budi Gunawan menjadi kapolri, di detik-detik terakhir. Padahal, ketika itu dia merupakan calon tunggal Kapolri yang dipilih Presiden Jokowi.
 
Setelah KPK menjadikan Budi Gunawan tersangka, terjadilah ketegangan antara Polri dan KPK. Sejumlah komisioner KPK dilaporkan ke polisi. Bahkan, dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kemudian dijadikan polisi sebagai tersangka.
 
Belakangan, gugatan praperadilan Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan dan status tersangkanya dianggap tidak sah. Tetapi, Presiden telah mencabut pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri.

suarahatirakyat.com -Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia sudah kembali bangkit.

Bahkan, menurut Kivlan, PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ia juga menyebutkan bahwa sejak dua minggu lalu, mereka telah menyiapkan hingga 15 juta pendukung.

"Susunan partai sudah ada, pimpinan Wahyu Setiaji. Dari tingkat pusat sampai daerah," ujar Kivlan saat ditemui di sela acara Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini,

Namun, Kivlan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai sosok Wahyu Setiaji yang dimaksud.

Secara terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menganggap Kivlan hanya mengarang cerita.

Kivlan melanjutkan, kantor PKI yang lama berada di samping Hotel Acacia, Jalan Matraman, Jakarta.

Kantor lama yang sudah seperti rumah hantu itu disebut akan segera direnovasi untuk diaktifkan kembali. Bukti kegiatannya adalah maraknya brosur-brosur yang disebar serta Majalah Historika.

Ia pun menyebutkan, para anggota PKI kini sudah masuk ke parlemen dan masuk ke partai-partai lain.

"Ribka Tjiptaning terang-terangan mengakui dia bangga jadi anak PKI, masuk DPR. Dia sudah bilang itu tugu yang di lubang buaya mau dihancurkan, diomongkan kok, dendam sekali dia," ucap Kivlan.

Sejumlah pihak, disebut Kivlan, turut memfasilitasi kebangkitan kembali PKI, mulai dari menteri hingga panitia di balik terselenggaranya simposium tersebut.

"Ada (yang fasilitasi). Menko Polhukam sama Agus Widjojo," tuturnya.

Kivlan menambahkan, harus ada langkah pencegahan yang dilakukan sebelum PKI semakin kuat dan akhirnya mengancam ketahanan negara. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk siap melawan kebangkitan PKI.

"Rekomendasi ke pemerintah jangan minta maaf, ini juga simposium. Pasukan kita siap perang kok," tutur dia.

 

suarahatirakyat.com -Tanda-tanda kejatuhan rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla akan dimulai dari sikap seluruh partai politik yang merapat ke Istana.

 
 
Penegasan itu disampaikan Ketua Progres 98, Faizal Assegaf melalui akun Facebook. “Berkali-kali saya tegaskan kepada seluruh elemen gerakan anti JOKOWI – JK, bahwa: ‘Tanda-tanda kejatuhan rezim korup akan dimulai dari sikap seluruh partai merapat ke ISTANA,” tulis Faizal Assegaf.
 
Menurut Faizal Assegaf, Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra bisa menjadi motor penggerak perubahan yang sejalan dengan aspirasi rakyat banyak. “Yang tersisa hanyalah satu partai yakni GERINDRA. Jika PROBOWO dan ELITE GERINDRA solid, maka mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan yang sejalan dengan aspirasi rakyat banyak. Tentu kita berharap seluruh elemen bangsa Merapatkan barisan dan saatnya melakukan konsolidasi nasional,” tegas Faizal.
 
Kata Faizal, tak hanya Prabowo Subianto, para jenderal pecinta NKRI tidak akan membiarkan NKRI hancur berantakan dan bubar. “Para jenderal pecinta NKRI tidak akan membiarkan republik ini hancur berantakan dan bubar. Tunggu waktunya mereka akan berkumpul menggalang kekuatan rakyat untuk bergerak!!!!” seru Faizal.
 
Faizal menegaskan, Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak akan berdiam diri. “SBY sebagai mantan presiden sekaligus jenderal yang tegas, tidak mungkin akan berdiam diri melihat kondisi NKRI yang makin amburadul. Dalam diam, SBY terus mengamati dan bergerak pelan namun tengah menunggu waktu yang tepat untuk menggalang konsolidasi Nasional,” tulis Faizal.

ÀKSI BARISAN MERAH PUTIH PEGUNUNGAN TENGAH JAYAWIJAYA ,PAPUA di depan Kantor Bupati Kab. Jayaw ijaya Jl. Yos Sudarso Distrik Wamena Kab.Jayawijaya menyatakan  utk terus pertahankan Papua sbg bag integral NKRI dan Tolak separatis Papua serta bubarkan KNPB

 

Dlm aksi tsb massa melakukan   pembakaran Bendera Bintang Kejora dan Bendara KNPB.

 

Salmon Walilo (Ketua BMP Pegunungan Tengah) menegaskan

Tindakan KNPB  adlaah tindakan liar dan meminta segera Bubarkan KNPB diseluruh Prov. Papua.

 

 

Selain aksi demonstrasi, massa  menyatakan sikap tentang Bubarkan KNPB di Lembah Baliem (Wamena) oleh Aleks Logo (Koordinator Wilayah Distrik Kurulu Barisan Merah Putih), yang intinya Masyarakat Papua menolak dengan tegas seperti KNPB, ULMWP, Bintang 14 dan semua bentuk organisasi yang melawan NKRI di tanah Papua dan mengingikan perdamaian dan pembangunan di Prov. Papua.

 

 

(e.SGT)

Sunday, 15 May 2016 00:00

Kubu Caketum Airlangga Puji Netralitas Presiden Featured

suarahatirakyat.com - Kubu calon ketua umum (caketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto (AH) memuji pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (14/5) malam. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan netral dalam pemilihan ketua umum (ketum) PG.

"Kami apresiasi pidato Pak Jokowi. Apa yang disampaikan sangat jelas sikapnya. Beliau mengatakan tetap berada di Jalan Merdeka Utara. Artinya beliau netral," kata Ketua Tim Pemenangan AH, Melcias Marcus Mekeng di sela-sela penyelenggaraan munaslub.

Mekeng menjelaskan dengan pidato Presiden Jokowi pada pembukaan sudah sangat jelas dan terang-benderang bahwa tidak ada lagi yang mengkalim mendapat restu presiden. Dia berharap tidak ada lagi perbuatan pencatutan dukungan atas nama presiden untuk mendapatkan dukungan dari pengurus daerah. Jokowi sudah tegas mengatakan tidak mendukung siapa-siapa.

"Kepada pemilik suara, kami berharap tidak usah takut dengan ancaman dan intervensi. Tidak usah percaya dengan klaim dapat restu dari presiden. Pidato Presiden Jokowi sudah sangat jelas tidak mencampuri urusan Golkar," tutur anggota Komisi XI DPR ini.

Dia juga meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) agar bertindak sebagai pembina politik. Tugas itu harus dijalakan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan.
Jika memang LBP punya calon yang didukung, tidak usah diumbar ke publik, apalagi sampai mengarahkan pilihan kepada calon tertentu. 

"Bersikap saja di tengah seperti Bapak Presiden. Kalau ada pilihan, ya dalam hati saja. Itu baru benar supaya proses demokrasi di tubuh Golkar bisa berjalan demokratis dan terbuka," tutur mantan ketua Banggar DPR ini.

Sebelumnya, Jokowi dalam pidatonya menyampaikan sikapnya terkait pemilihan ketum Golkar. Jokowi mengatakan tidak mendukung siapa-siapa dan tidak ke mana-mana.

"Saya mau bicara blak-blakan terkait apa yang berkembang dengan Golkar. Banyak yang bertanya dan komplain kenapa menko polhukam mengumpulkan DPD-DPD. Saya jawab, Pak Luhut itu kan pernah di Dewan Pertimbangan Golkar," ujar Jokowi.

Selain terhadap langkah Luhut, banyak pihak juga bertanya mengapa Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ‎mengumpulkan sejumlah pengurus daerah (DPD). "Saya jawab, kan dulu ketua umum, jadikan enggak apa-apa. Ada lagi yang tanya, Istana ada di mana. Ya saya jawab, di Jalan Medan Merdeka Utara," ujarnya.

"‎Kalau mau jawab, jawaban saya apa. Setiap ke daerah selalu tanya Bapak dukung siapa? Yang jelas kalau bertanya, sekarang saya ada di Munaslub Golkar. Jangan tanya lagi, jawabannya ya itu," tandasnya.

 

 

(e.SGT)

suarahatirakyat.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016). Dalam sambutannya, Jokowi menceritakan bahwa dia sering mendapat pertanyaan kepada siapa dukungannya akan diberikan dalam Munaslub.

Pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho menilai, pidato politik Presiden sangat baik dan cerdas. Jokowi menggunakan 'bahasa tinggi' yang sebenarnya secara implisit. Namun jelas menyatakan tidak ingin diklaim atau ditarik-tarik dalam konflik politik internal Golkar.

Menurutnya, dengan kehadiran di acara Munaslub Golkar, Jokowi menunjukkan perhatiannya pada perkembangan partai beringin tersebut.

"Dalam pidatonya jelas Jokowi ingin menegaskan bahwa dirinya tidak mendukung pilihan Luhut dan pilihan JK tapi mungkin punya pandangan sendiri. Apalagi secara jelas Presiden selanjutnya bicara tentang ketidaksukaannya kegaduhan politik, intrik dan wacana," kata Dimas.

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan program-program pembangunan infrastruktur dan kompetisi global. Dia menginginkan sosok ketua Partai Golkar yang memahami tentang isu-isu.

"Presiden dalam pidatonya memang tidak membicarakan pilihan politiknya secara jelas karena itu tidak elok. Sebagai negarawan, Presiden Jokowi memahami hal tersebut. Namun, dalam pidatonya tersebut secara implisit mengarah pada salah satu caketum," sambungnya.

Namun kata dia, Presiden Jokowi malah membicarakan infrastruktur dan percepatan pembangunan yang artinya Indonesia membutuhkan seorang insinyur.

"Menarik karena dari deretan Caketum Golkar, hanya Airlangga Hartarto yang bergelar insinyur," tandasnya.

 

(e.SGT)

suarahatirakyat.com - Entah siapa yang ingin voting terbuka dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, namun secara serempak sejumlah calon ketua umum Golkar menyatakan perlawanannya terhadap cara yang menjurus ke aklamasi paksaan seperti itu. Voting terbuka atau tertutup akan ditentukan lewat rapat paripurna nanti.

"Itu akan ditentukan pada rapat penentuan tata tertib, besok (15/5)," kata Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub Golkar Zainudin Amali di arena Munaslub, Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Minggu (15/5/2016).

Voting terbuka berarti semua pemegang hak suara akan menyatakan ketum pilihannya, semua orang bisa tahu siapa memilih siapa. Cara ini bisa membuat pemilih terintimidasi karena pilihan mereka diketahui semua kelompok yang saling beradu di Munaslub. Bila terintimidasi, maka suara pemilih bisa dibikin serempak layaknya aklamasi atau mufakat yang dipaksakan.

Voting tertutup berarti tak ada yang mengetahui pilihan masing-masing pemegang hak suara. Dengan voting tertutup, maka pemilih bisa bebas menentukan tokoh yang diharapkan menjadi Ketum Golkar. Entah voting tertutup atau voting terbuka menjurus aklamasi, penentuannya akan ada di rapat nanti.

"Yang menentukan ya peserta dalam rapat. Apabila peserta menghendaki itu (voting terbuka), ya kita jalankan," kata Amali.

Hanya saja, Amali menjelaskan, rancangan tata tertib yang dibikin Komite Pengarah (Steering Committee/SC) Munaslub telah menuliskan voting tertutup sebagai cara memilih ketum.

"Dalam tata tertib rancangan SC itu voting tertutup. Tapi apabila paripurna memutuskan terbuka, itu menjadi hasil paripurna," kata Amali.

Menurutnya, voting terbuka sebenarnya juga tak menyalahi AD/ART Golkar, karena cara memilih ketum tidak diatur dalam AD/ART. Cara memilih hanya diatur di tata tertib Munaslub. Lalu siapa yang mewacanakan voting terbuka?


"Belum ada. Namanya juga wacana," katanya.

Belakangan, caketum Indra Bambang Utoyo dan Ade Komarudin mengancam boikot pemilihan ketum Golkar bila cara pemilihannya dilakukan lewat voting terbuka. Amali tak mempermasalahkan hal itu.

"Ya itu urusan caketum lah. Saya hanya menyiapkan tempat, silakan ber-Munaslub," tandasnya

 

(e.SGT)

Page 1 of 12

Media News

  • Most Popular
  • Latest
Top