Tuesday, 12 April 2016 00:00

Tolak Eks PNPM Menjadi Pendamping Desa, Mahasiswa Geruduk Istana

Suarahatirakyat.com, Jakarta - Massa yang tergabung dalam Aliansi Cinta Desa mengepung Istana Merdeka di Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Selasa (12/04/2016). Dalam tuntutannya, massa menolak Eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) menjadi pendamping desa tanpa mengikuti proses seleksi secara prosedural.

“Apabila dipaksakan Eks PNPM menjadi pendamping desa tanpa mengikuti proses kualifikasi, jelas ini sarat dengan muatan politik. Sehingga kami tegas menolak rencana itu,” teriak Koordinator Aksi, Asep el-Marsuwi dalam orasinya dengan berapi-api.

Asep juga menyebut salah satu partai politik yang tergabung dalam pemerintahan turut mempengaruhi agar Eks PNPM menjadi pendamping desa secara langsung. Sehingga, Asep meyakini, intervensi partai politik dalam menentukan mekanisme rekrutmen pendamping desa akan memicu potensi korupsi dalam penggunaan dana desa.

Selain kental dengan muatan politis, Asep menuding jika dipaksakan pengangkatan Eks PNPM secara langsung, jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

“Dalam Permen Desa Pasal 25 disebutkan, rekruitmen pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka dan transparan. Oleh karena itu, pemaksaan kehendak Eks PNPM untuk menjadi pendamping desa secara langsung jelas bertentangan dengan Permen ini,” tegas Asep.

Asep kemudian membeberkan laporan yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2013, yang mengutip dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan beberapa penyalahgunaan keuangan PNPM. BPKP mencatat bahwa dari tahun 2007 hingga 2012 terjadi tren peningkatan penyalahgunaan keuangan.

Tahun 2007, lanjut Asep, ada 288 temuan dengan nilai Rp 1,8 miliar, bahkan terus meningkat pada tahun 2012 yang mencapai Rp 29,388 miliar. Main area korupsi ini adalah penggelapan danmark up anggaran fiktif untuk kegiatan pembangunan.

“Ini adalah bukti kongkrit, jika PNPM telah gagal dalam memberdayakan masyarakat. Lalu kenapa Eks PNPM masih memaksakan kehendak untuk menjadi pendamping desa, jelas hanya akan membuat desa sebagai orientasi kepentingan politik, bukan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa,” terang Asep.

Atas berbagai persoalan itulah, Asep tetap mendukung langkah Menteri Marwan Ja`far dalam mengimplementasikan Permen Nomor 3 Tahun 2015, dalam melakukan kualifikasi pendamping desa secara profesional dan transparan.

“Kami akan terus mendukung Menteri Desa yang sudah menunjukkan iktikad baik dalam membentuk pendamping desa yang profesional berdasarkan amanat Permen itu untuk pembangunan desa,” tutur Asep.

Selain itu, Asep menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang menghalang-halangi massa untuk melakukan aksi demonstrasi.

“Kami juga menduga, jika kepolisian sengaja menghalang-halangi kelancaran aksi demonstrasi, karena kami diyakini dapat mengancam kepentingan partai politik dalam menentukan komposisi pendamping desa,” tukas Asep
.

Read 5114 times

Media News

  • Most Popular
  • Latest
Top