Wednesday, 16 March 2016 00:00

Percepat Revisi Undang-Undang Migas

Lendi saat ditemui dikantor Lendi saat ditemui dikantor suarahatirakyat.com

Suarahatirakyat.com, Jakarta -  SKK Migas yang menjadi pengatur kegiatan disektor hulu migas, tidak menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan payung hukum yang berlaku. Ini kemudian menjadi polemik didalam pengelolaan sumber minyak dan gas bumi disektor Hulu.

“Dengan kekosongan payung hukum ini, Negara akan dirugikan karena dapat merusak iklim investasi,” kata Lendi Octa Priyadi saat ditemui(16/03). Lendi menambahkan “Kasus-kasus yang selama ini terjadi di SKK Migas adalah akibat dari kekosongan hukum”.

Lendi mengatakan “Pemerintah harus menjadikan SKK Migas menjadi salah satu BUMN yang bersifat khusus agar dapat dikontrol oleh pemerintah”. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Soedirman Said bahwa Pemerintah harus mendorong Draft revisi UU Migas secepatnya agar dapat menaikan kembali iklim investasi di Indonesia.

“SKK Migas ini mempunyai kegiatan khusus untuk mengatur kegiatan disektor Hulu atau mengekplorasi Migas, sehingga perlu untuk menjadikan SKK Migas ini menjadi BUMN Khusus, bukan disatukan dengan Pertamina,” Tegas Lendi.

Selain itu, Lendi juga mendesak agar DPR RI  khususnya komisi tujuh yang membawahi bidang Energi dan Sumber Daya, segera mempercepat pembahasan Draft Revisi Undang-Undang Migas. “DPR ini terkesan lambat atau memang di DPR ini penuh dengan kepentingan, padahal Draft RUU ini sudah rampung 2015 lalu,”Ujarnya.

“Yang kami inginkan bagaimana UU ini berlaku hingga 20 tahun kedepan dan dapat mengakomodir kepentingan Bangsa Indonesia, jangan sampai Draft RUU ini malah membuat negara merugi,”Tutupnya.

Read 5028 times

Media News

  • Most Popular
  • Latest
Top