Tuesday, 02 September 2014 18:56

10 Tahun Kasus Pembunuhan Munir, Suciwati: Jokowi Tinggal Action Saja

Jakarta – Sepuluh tahun sudah kasus pembunuhan Munir terkatung-katung. Hingga sekarang, belum terungkap siapa otak di balik pembunuhan aktivis HAM ini.



Kalau Anda sudah lupa, Munir adalah aktivis HAM yang paling terdepan di negeri ini. Dia terkenal dengan perjuangannya menemukan aktivis yang dihilangkan rezim Orde Baru pada tahun 1997-1998. Munir aktif membela para aktivis yang jadi korban penculikan Tim Mawar dari Kopassus, yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto. Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu jadi alasan pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya anggota Tim Mawar.

Munir dipastikan tewas karena racun arsenik ketika dalam perjalanan udara dengan pesawat maskapai Garuda Indonesia GA 974 menuju Amsterdam. Sedianya Munir hendak meneruskan studi S2 ke Universitas Utrecht untuk bidang hukum humaniter.

Sejak kematian Munir, sejumlah aktivis HAM termasuk istrinya, Suciwati, berada di barisan terdepan memperjuangkan keadilan bagi Munir. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berucap kalau kasus kematian Munir adalah sebuah ‘ujian bagi sejarah bangsa’.

Apa lagi langkah yang disiapkan Suciwati untuk menuntut keadilan bagi suaminya? Bagaimana harapannya terhadap pemerintahan baru di bawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla? Simak wawancara dengan Suciwati berikut ini dalam program Sarapan Pagi.

Sepuluh tahun dan dalang dari pembunuh Munir belum ketahuan. Masih adakah harapan itu?

“Harapan itu harus tetap dirawat, kalau tidak kita tidak akan melakukan sesuatu. Jadi ketika kita patah ya membuat kita lemah, kalau kita punya harapan kita rawat dan terus melakukan sesuatu saya pikir itu cara untuk merawat ingatan terus juga memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran.

Pak SBY pernah mengatakan Munir adalah ujian bagi sejarah kita. Ini sudah hampir kurang dari sebulan Pak SBY akan lengser, bagaimana menagih janji Pak SBY?

“Saya pikir pada seseorang yang memang cuma memberikan harapan yang kosong ya sudahlah kita tinggalkan dan kita harus tetap melangkah. Bahwa dia akan diingat sebagai orang yang mengingkari janji akan dicatat sejarah tapi ini tidak membuat kita berhenti. Bahwa ini adalah utang negara siapapun presidennya harus kita tagih.”

Termasuk Pak Jokowi?

“Pasti.”

Pada saat di sekitar Pak Jokowi ada nama Hendropriyono, ini mengingatkan kembali pada Pak Jokowi bagaimana caranya supaya tidak lupa?

“Iya kita terus dorong bahwa di situ ada declare sejak awal Jokowi dipilih karena dia termasuk orang yang tidak punya rekam jejak melakukan pelanggaran HAM meskipun di sekitarnya ada. Itu konsistensi dari apa yang telah dikatakan kepada masyarakat di visi misinya, bahwa dia akan menegakan HAM kemudian membawa para pelakunya. Ini tantangan buat dia apakah berani, makanya teman-teman juga membuat dukungan berani tidak ayo kita dorong dia untuk membongkar, membawa. Apalagi dia sempat memberi tantangan, saya pikir ada hal yang perlu dipertanyakan ketika dia bilang aktivis HAM boleh menginvestigasi para pelaku pelanggar HAM. Buat saya ini pertanyaan kalau mau ayo dorong Komnas HAM, Jaksa Agung, dan wujudkan pengadilan HAM apakah berani. Itu apakah hanya pepesan kosong yang mau diberikan kepada kita, saya pikir rakyat Indonesia sudah bosan dengan janji-janji. Rakyat Indonesia menunggu pemimpin yang berani mengambil tindakan, melakukan hal yang konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.”

Ada Rumah Transisi dan sebagainya bisa lebih konkret lagi usulan teman-teman Kontras dan Anda untuk menagih?

“Teman-teman sempat bertemu. Tapi lagi-lagi saya ketemu banyak orang bahkan Presiden, Jaksa Agung, Kapolri tapi apakah itu menjawab rasa keadilan saya? Lagi-lagi saya pikir Jokowi bisa kok membaca hasil rekomendasi TPF. Saya pikir itu PR yang harus dia kerjakan. Jadi tidak perlu ketemu kami, saya.”

Jadi konkretnya baca dulu hasil TPF terus langsung jalan?

“Betul. Tidak perlu dia harus ketemu, itu lagi-lagi pencitraan yang akan dia tunjukkan ke masyarakat. Tapi kalau kita butuhkan adalah sudah action saja.”

Kalau upaya-upaya lain bukti-bukti baru memperkuat untuk diajukan ke Kejaksaan atau Mahkamah Agung?

“Saya pikir ada beberapa novum yang bisa dilakukan oleh Jaksa Agung hari ini adalah misalnya rekaman antara Pollycarpus dengan Muchdi itu sudah pernah. Bahkan waktu itu Kabareskrim, Pak Bambang (Bambang Hendarso Danuri – red), dia sudah pernah bawa rekaman itu ke Seattle di Amerika dan hasilnya waktu itu jadi bukti di pengadilan. Tapi ternyata di pengadilan tidak pernah dimunculkan karena kami mendengar ketika bertemu dengan Pak Bambang Danuri dan juga ketika dengan jaksa, mereka mengatakan ini bukti yang bisa membawa Muchdi ke penjara. Tapi di pengadilan tidak pernah ada. Kita melihat juga bahwa Jaksa Penuntut Umum waktu itu Cyrus Sinaga, ternyata di kasus yang dia tangani setelah memegang kasus Munir dia ketahuan korup. Orang begini disuruh jadi Jaksa Penuntut Umum yang di kasus Munir. Tentunya kita bisa melihat kegagalan yang dia dapatkan dengan tidak membawa bukti yang kuat bahkan tidak dimunculkan di pengadilan.”

“Kedua dari hasil kita menggugat BIN, di situ menyatakan bahwa si Muchdi dia memberikan alibi di tanggal yang sama ketika ditemukan telepon antara dia dan Pollycarpus, dia mengatakan bahwa sedang di Malaysia. Tapi pihak BIN mengatakan bahwa dia bilang bahwa dia diutus oleh BIN tapi mereka mengatakan secara kedinasan tidak pernah menugaskan si Muchdi ke Malaysia. Jadi bisa jadi ini novum juga bahwa bohong Muchdi dinas di Malaysia, terus juga yang dia tunjukkan waktu itu mestinya kalau dinas pakai paspor biru dia pakai paspor hijau. Itu hal yang janggal, kejanggalan itu tidak dilihat sebagai sebuah hal yang salah oleh hakim dan langsung diputuskan bebas Muchdi ini.”

Sudah cukup banyak data yang menunjukkan bahwa pembunuhan Munir kejahatan konspiratif, sampai sekarang kita belum melihat tindakan konkret terhadap mereka yang berkonspirasi. Bagi kita masyarakat awam apa makna peringatan sepuluh tahun Munir ini terutama komitmen pemerintah?

“Saya pikir ini kalau kita lihat menunjukkan pemerintahan yang gagal. Ketika dia memberikan komitmen di awal pemerintahan bahwa (kasus ini adalah) ujian bagi sejarah kita tapi kemudian di akhir pemerintahan kedua kali itu tidak menunjukkan apapun, dari janji awal sampai akhir kosong. Ini yang ditunjukkan ke masyarakat bahwa seorang pemimpin yang dipilih adalah perkataan dan tentunya dinilai di perbuatannya. Pemimpin yang tidak memenuhi itu ya kita ke depan jangan pilih orang-orang seperti ini.”

“Itu yang saya pikir kalau kita melihat seorang yang berharga di republik ini. Seorang Munir adalah aset bangsa ini, dia bisa dibunuh apalagi masyarakat kecil. Masyarakat di pedalaman Papua, Aceh atau dimana yang mereka berjuang soal kebenaran kemudian pasti hilang tidak ada apa-apa. Ini sudah milik dunia juga bahwa ini disorot tapi kenapa Indonesia pemerintahnya tidak berusaha memperbaiki di ruang penegakan HAM dan penegakan hukumnya. Lagi-lagi kita selalu menunjukkan kepada masyarakat dunia juga kita punya martabat yang buruk sekali.”

Dikutip dari portalkbr.com

Read 349 times

Media News

  • Most Popular
  • Latest
Top