Wednesday, 27 August 2014 23:18

Empat Program Makro Ekonomi Jokowi-JK

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta,  mengatakan, ada empat program utama yang akan menjadi prioritas selama masa pemerintahan Jokowi-JK. Empat program di sektor makro ekonomi itu; Pertama, memperbaiki sistem birokasi dan mempermudah sistem perizinan investasi.

 Menurut Arif, Jokowi-JK akan memangkas prosedur perizinan investasi. Selama ini prosedur perizinan investasi dianggap berbelit-belit. Tidak praktis.

Program kedua, melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arif mengatakan, RPJMN yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum mencakup visi misi Jokowi-JK.

“Kita akan melakukan intervensi korektif yang nanti didiskusikan pada November 2014. Draft RPJMN yang baru akan sudah selesai, dan Januari RPJMN yang baru bisa langsung dijalankan," terang Arif dalam acara diskusi di kantor INDEF Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Program ketiga, tambah Arif, adalah melakukan reformasi pendidikan. Jokowi-JK akan mengubah aturan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun. Sektor pendidikan direncanakan juga bebas biaya pungutan dengan adanya realokasi anggaran.

"Saat ini dari 240 juta populasi Indonesia, hanya 4 juta yang sekolah sampai SMA. Ini tantangan kita dan membutuhkan intervensi anggaran," beber Arif.

Program keempat, perbaikan penerimaan negara dengan memaksimalkan penerimaan pajak dan nonpajak. Sektor penerimaan negara harus dioptimalisasi. Ia mencontohkan, dari 20 juta pekerja di sektor formal yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang aktif melaporkan setorannya kurang dari 10 juta orang

 

dikutip dari metronews

Read 445 times

Media News

  • Most Popular
  • Latest
Top