Monday, 09 May 2016 00:00

DARURAT INDONESIA DARURAT ISLAM Featured

suarahatirakyat.com jakarta KH Hasyim Muzadi mengemukakan pagi ini (9/5)  bahwa situasi saat ini sudah tiba pada "Darurat Indonesia dan Darurat Islam".

Bangkitnya kembali PKI sudah semakin marak dan melebar. Aktivis2 PKI sudah memegang posisi strategis dalam kepemimpinan dan birokrasi NKRI.

 

KH Hasyim sudah menyampaikan itu kepada Jokowi tetapi tidak ada respon apapun, dan semua orang tidak perlu berpikiran cerdas untuk mengerti kenapa tidak ada respon.

NU sendiri sudah dimasuki tidak hanya oleh kaum Liberal dan Syiah, tapi juga oleh PKI.

 

Kiai Hasyim mengemukakan kalau tidak ada upaya apa-apa dari para tetua Negeri ini maka konflik horisontal dan perang antar rakyat kemungkinan besar tidak bisa dihindarkan. pancasila berdaulat bangsa selamat.

 

(editor:SGT)

suarahatirakyat.com -Jakarta 2/5/2016  Berterima kasihlah wahai para jokowers!

 

Saya masih ingat. Menjelang Pilpres 2014 lalu, Kivlan Zein jadi bulan-bulanan para Jokowers. Dibully habis-habisan gara-gara Kivlan Zein menolak bahwa Prabowo terlibat dalam kerusuhan Mei 1998.

 

Di saat Jokowi berkuasa. Terjadi penyanderaan warga negara Indonesia di wilayah kekuasaan militan Abu Sayyaf. Mereka meminta sejumlah tebusan. Beberapa sandera asal negara lain, seperti Kanada, dieksekusi. Philipina menolak intervensi militer Indonesia ke wilayah mereka.

 

33 hari penyanderaan itu akhirnya berakhir dengan negosiasi. Philipina memilih seorang Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen untuk menjadi negosiator dalam pembebasan sandera. Patut dicatat, di era Presiden Soeharto berkuasa, Kivlan Zein diperintahkan melakukan pendekatan untuk perdamaian di Philipina Selatan di wilayah muslim Pattani. Kedekatan pun terjalin dengan Nur Misuari, salah satu pimpinan mujahid di sana. Itu di tahun 1995-1996.

 

Lewat Nur Misuari, Kivlan berhasil melakukan kontak dengan kelompok Abu Sayyaf dan menjalin komunikasi intens. Mantan Kepala Staf Kostrad ini secara tegas mengatakan pembebasan 10 WNI tidak melibatkan uang tebusan. Bahkan uang tebusan yang disiapkan perusahaan tempat 10 WNI bekerja tidak dipergunakan.

 

Sayang sekali dalam banyak pemberitaan tidak berimbang. Nama Kivlan Zein bahkan tidak disebut dalam media para jokower dan konco-konconya. mereka justru melayangkan puja kerang ajaib kepada Jokowi, seakan-akan Jokowi yang menjadi pahlawan pembebasan sandera.

 

Kalau mereka tidak mau berterima kasih kepada Kivlan Zain, maka cukuplah Allah menjadi saksi. Dan bagi yang masih punya hormat kepada TNI, kita wajib memberikan apresiasi kepada sang Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, S.IP, M.Si . Beliau telah membuktikan, TNI kita masih bertaji di luar sana.

 

(editor:SGT)

Sunday, 01 May 2016 00:00

ULMWP HANYA PROPAGANDA BOHONG Featured

suarahatirakyat.com, -London- Kabar mengenai kehadiran sejumlah pemimpin negara-negara Pasifik untuk menghadiri pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua (International Parliamentarians for West Papua/IPWP) di Westminster, London terus dipantau oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. 

Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya, Rizal Sukma memastikan acara tersebut bukan diselenggarakan oleh Parlemen Inggris, melainkan hanya oleh segelintir anggotanya saja.

"Pemerintah Inggris juga telah menegaskan dukungannya terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red.)," kata Rizal Sabtu, 30 April 2016.

Laporan situs berita radio Selandia Baru, RadioNZ, Jumat, 29 April 2016 menyebut Perdana Menteri Tonga Akilisi Phovia dan Menteri Pertanahan Vanuatu Ralph Regenvanu dan wakil-wakil dari Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) akan menghadiri pertemuan dua hari yang digelar mulai 3 Mei 2016 itu.

Koordinator Fungsi Politik KBRI London, Dindin Wahyudin, memastikan acara itu bukan diselenggarakan pihak parlemen Inggris, melainkan individu di antara sekian ratus anggota Parlemen Kerajaan Inggris (UK).
"Saya sudah mengecek ke Parlemen, ke Sekretariat, tidak ada acara itu. Itu bukan acara Parlemen, melainkan individu anggota Parlemen, " kata Dindin saat dihubungi pada Jumat siang waktu London.

Dindin mengungkapkan dukungan individual itu bukanlah sikap resmi Parlemen UK. Mayoritas dari 650 anggota House of Commons atau Dewan Perwakilan Rakyat di Parlemen UK, baik dari Partai Konservatif yang kini berkuasa, maupun dari kalangan oposisi utama Partai Buruh, mendukung NKRI. Demikian pula mayoritas dari 850 anggota House of Lord, atau Majelis Tinggi.

Aksi-aksi serupa seperti mendirikan kantor perwakilan di Inggris pada 2013 juga pernah dilakukan pemimpin organisasi Papua Merdeka , Benny Wenda di Oxford, Inggris. Kantor yang disebut Benny sebagai perwakilan OPM itu adalah sebuah ruangan kecil di gedung dimana banyak lembaga non pemerintah (NGO) berkantor. "Dia lalu berfoto di depan gedung itu seolah-olah memiliki kantor perwakilan yang besar, padahal sebenarnya hanya menyewa sebuah ruangan kecil saja," kata Dindin.

Pada 2014, IPWP juga menggelar acara serupa di Brussel, Belgia. Tapi, Parlemen Uni Eropa pun menyatakan dukungannya terhadap NKRI, kata Dindin.

Berdasarkan situs IPWP, jumlah anggota parlemen yang mendukung gerakan OPM mencapai 95 orang dari sejumlah wilayah dan negara seperti Inggris, Australia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Swiss, Ceko, Kanada, Amerika Serikat, Komite Eropa, Skotlandia, Finlandia, Samoa, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Menurut situs tersebut, anggota IPWP di Parlemen UK, dari Partai Konservatif antara lain Gary Streeter, Peter Bottomley, Bill Wiggin, Edward Vaizey, David Amess.

Adapun dari Partai Buruh terdapat nama-nama antara lain Andrew Smith, Jeremy Corbyn, Alan Whitehead, Michael Foster MP, Betty Williams, Andy Slaughter, Keith Vaz, Diane Abbott, Nick Brown, Anneliese Dodds.

Sejumlah anggota dari Partai Hijau atau Green Party juga masuk dalam daftar anggota IPWP. Dukungan juga diperoleh dari Uskup Oxford, John Pritchard. Lord Averbury, salah satu pendukung setia telah meninggal, Februari lalu. Selain Averbury , Lord Harries juga tercatat sebagai loyalis OPM.

 

(editor; SGT)

Friday, 12 February 2016 00:00

DEMO BURUH

Suarahatirakyat.com, Jakarta - Ribuan buruh berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2016). Mereka meminta penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sejumlah perusahaan asing di Tanah Air.

JAKARTA -Indonesia National Shipowners Association menilai pemerintah mendatang bakal dihadapkan  banyak agenda yang mesti dikerjakan pada sektor maritim.

Jakarta - Masalah intoleransi umat beragama yang tumbuh di banyak tempat secara substantif terbentuk akibat masih eksklusifnya pendidikan di Indonesia

YOGYAKARTA – Optimalisasi BUMN harus dikedepankan untuk mengatasi permasalahan sempitnya ruang fiskal guna pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Tuesday, 02 September 2014 15:06

ISEI: Jokowi Tak Perlu Takut Naikkan Harga BBM Featured

BeritaHebat.com - Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia mengatakan pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla agar tidak takut mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Menurutnya subsidi BBM membebani keuangan negara tak kurang dari Rp300triliun dalam APBN 2014.

Tuesday, 02 September 2014 14:55

Jokowi Didukung Berantas Mafia BBM Featured

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo didukung penuh untuk menghabisi keberadaan mafia bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Kelangkaan BBM saat ini tidak lain akibat ulah mafia yang selama ini mengatur BBM, merekayasa sedemikian rupa dengan maksud tawar menawar posisi Menteri ESDM di kabinet Jokowi-JK agar jatuh di tangan kelompok mafioso.

JAKARTA -- Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto mengatakan pihaknya telah melakukan simulasi kenaikan BBM dengan harga Rp 500, Rp 1.500 dan Rp 3.000, selain itu kapan waktu yang tepat untuk menaikan harga. Ia merekomendasikan, tidak pada Desember dan Januari.

Page 1 of 3

Media News

  • Most Popular
  • Latest
Top