×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading library: joomla, Library not found

Error loading component: com_jvsocial_publish, Component not found

×

Error

JV Social Publish Component is not installed or not enabled.

Friday, 29 April 2016 00:00

Pemberontakan PKI di Indonesia Featured

suarahatirakyat.com, 29/04

(Pemberontakan PKI di Indonesia)

Penulis:

Bakarudin

“Sejak awal Kemerdekaan, PKI telah melakukan serangkaian pembantaian di banyak wilayah RI. Mereka tidak segan membunuh untuk merebut kekuasaan. bukti-bukti otentik kekejaman PKI sesungguhnya sudah tidak terbantahkan. Inilah sejarah kelam Komunisme di Indonesia”

Jakarta, Desember 2012

Sekapur Sirih

 

Perjalanan sejarah ideologi Komunis di dunia telah membuktikan selalu melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ideologi yang dikembangak Karl Mark, Lenin, Stalin,  Mao, telah membanjiri jagat raya dengan darah. Buku Katastrofi Mendunia, Marxisma, Leninisma Stalinisma Maoisma Narkoba yang ditulis Taufiq Ismail, menyebutkan setidaknya 100 juta orang lebih dibantai termasuk di Indonesia oleh rejim Komunis dan orang-orang Partai Komunis di Dunia. Ideologi Komunis selalu pada intinya anti Hak Asasi Manusia, anti Demokrasi, dan anti Tuhan. Sebab itu, menjadi ironi apabila masih banyak ”orang dan kelompok masyarakat” masih menginginkan paham Komunis berkembang di Indonesia.

Partai Komunis Indonesia (PKI) memang sudah dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966, namun benarkah PKI sudah mati? Pada masa reformasi pada kenyataannya, para kader PKI dan para simpatisannya berusaha keras memutar-balikan fakta atas segala pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan sepanjang sejarahnya di Indonesia. Dengan dalih ”meluruskan sejarah” mereka membanjiri toko-tokoh buku dengan berbagai jenis buku untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Tidak hanya itu, para penggiat Komunisme melakukan provokasi melalui media massa cetak, stasiun televisi, internet, film, musik, diskusi-diskusi, tuntutan hukum, politik, dan selebaran-selebaran—yang pada intinya menempatkan orang-orang PKI dan organisasi sayapnya seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, LEKRA, CGMNI, BTI, SOBSI, dan lain-lain, sebagai korban. Padahal, sangat jelas sejak berdiri di Indonesia, Partai Komunis Indonesia telah ”membokong” perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan Kemerdekaan, Kedaulatan, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial di Republik Indonesia.

Berkat perlindungan Tuhan Yang Esa dan landasan idiil Pancasila serta UUD 1945, paham Komunis beserta Partai Komunis Indonesia telah gagal total dalam mencengkeramkan kekuasaannya. Tetapi, pada kenyataanya pula perjuangan orang-orang Komunis dan kini beserta kader-kader mudanya, terus-menerus menggerogoti kedamaian Bangsa Indonesia—mengadu-domba, memutarbalikkan fakta sejarah, melakukan instabilitas sosial—dengan berlindung di balik perjuangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Padahal, paham Komunis adalah anti Hak Asasi Manusia, anti Demokrasi, dan anti Tuhan. Mereka selalu berdusta, manipulatif dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Tulisan ini berjudul Serigala Berbulu Domba (Sketsa Banjir Darah ala Partai Komunis Indonesia) ini, memang tidak menulis secara panjang lebar mengenai sejarah dan kekejaman komunis di Indonesia. Buku ini hanya menuliskan secara singkat adanya fakta-fakta sejarah atraksi berdarah orang-orang Komunis beserta PKI dalam mencapai tujuan: Kekuasaan. Dengan demikian, kita Bangsa Indonesia yang mengenal adanya Tuhan dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan UUD 1945 sebagai dasar Negara, sudah selayaknya tidak menerima paham Komunis dalam segala bentuknya dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Nah, semoga tulisan ini bermanfaat untuk kepentingan Bangsa dan Negara yang kita cintai ini: Republik Indonesia.

Serigala Berbulu Domba

 

 

(Sketsa Banjir Darah ala Partai Komunis Indonesia)

 

Kata-kata Mutiara

”Kalau ada orang Komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau seorang Islam mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres padanya”

(Mohammad Hatta, mantan Perdana Menteri RI yang juga mendalami Marxisme bersama Soekarno)

”Kalau anak muda baca Manifesto Komunis, belajar Marxisme-Leninisme, lantas tak tertarik, maka dia anak muda yang bebal. Tapi, kalau sudah mendalami Marxisme-Leninisme, sampai tua masih tetap komunis, maka dia sangat bebal”

(Sajuti Melik, Suami SK Trimurti yang juga mempelajari Marxisme)

”Saya tak bisa menjadi anggota PKI (lagi). Saya tidak dapat menerima  keseluruhannya, khususnya pandangan falsafahnya yang didasarkan atas paham materialisme”

(SK Trimurti, mantan anggota PKI dan Menteri pada masa Orde Lama)

”Persoalan ideologi Komunis juga tidak semata-mata persoalan politik dan hukum, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena, ideologi Komunis tidak mengakui adanya Tuhan, maka ajaran Komunis dalam segala bentuknya tidak pantas hidup di Indonesia. Siapa pun dan generasi muda hendaknya jangan sampai terjerat oleh bujuk rayu orang-orang Komunis.”

 

(H. Sukitman, polisi penemu Lubang Buaya dan saksi kebiadaban orang-orang PKI, Gerwani, Pemuda Rakyat dalam membantai para Jenderal di Lubang Buaya)

Serigala Berbulu Domba

Peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI merupakan tragedi politik dan kemanusiaan di Indonesia. Dan, perjalanan sejarah telah membuktikan, ideologi Komunis yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia, selalu menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Mereka tidak akan berhenti melakukan kekacauan sebelum puncak kekuasaan direbut. Sebab itu, setiap komponen Bangsa dan generasi muda harus selalu mengingat pergerakan Komunis tidak akan sirna dari Indonesia.

Pada saat krisis multidimensional yang tengah melanda Indonesia, di mana kondisi perekonomian masyarakat melorot dan pengangguran meningkat, Komunis akan berusaha keras mencengkeramkan pengaruhnya—dengan dalih kesejahteraan dan keadilan sosial—dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan anarkisme.

Seluruh saluran komunikasi sosial, seperti media massa, seni-budaya, sastra, film, musik, buku-buku, dialog-dialog, dan lain-lain, dimanfaatkan oleh para juru kampanye Komunis Gaya Baru, untuk mendapat simpati seluas-luasnya. Mereka menuduh Soeharto dan perpecahan di tubuh TNI AD yang berada di balik G. 30 S PKI. Sungguh, kampanye tersebut merupakan pengingkaran terhadap fakta sejarah.

Pada saat ini, dengan dalih demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) para kader PKI dan simpatisannya tengah berusaha keras memperjuangkan hak-hak perdatanya kepada pemerintah. Dengan tujuan utama, agar mereka ditempatkan sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan politik. Dengan cara memutarbalikkan fakta dan membuat versi-versi baru berdasarkan rekayasa sebagai korban dan saksi sejarah. Selain mengacaukan fakta sejarah yang sesungguhnya, cara-cara demikian dimaksudkan untuk mendapatkan simpati publik sekaligus mengubah paradigma kesesatan Komunisme menjadi kebenaran Komunisme. Fakta kekejaman PKI disulap menjadi kekejaman TNI dan orang-orang Islam. Mereka secara intensif mensosialisosialisasikan kampanye hitam tersebut melalui media massa cetak, internet, buku-buku, dan selebaran-selebaran yang memprovokasi masyarakat.

Pada saat ini, upaya menyembunyikan fakta sejarah, menyangkut kekejaman PKI terutama pemberontakan Madiun 1948 dan G 30 S PKI terus dilakukan. Sebut saja, misalnya, tempat penguburan hidup-hidup Lubang Buaya dibantah. G 30 S PKI adalah akibat konflik internal TNA AD. Mereka juga gencar mensosialisasikan Soeharto sebagai dalang di balik G 30 S PKI dan dalang pembantaian massal. Sungguh hal tersebut sebagai sebuah fitnah yang keji. Karena, dalang pembantaian tersebut adalah PKI yang memang sudah berhasil menyusupkan kader-kadernya di berbagai bidang pemerintahan, baik di tubuh militer, instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Para kader Komunis memang tidak segan-segan melakukan sosialisasi dengan individu dan kelompok masyarakat yang belum dapat menggapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Mereka seolah memperjuangkan hak-hak rakyat, buruh, tani, nelayan dan mempengaruhi mahasiswa bahkan pelajar untuk melakukan demonstrasi. Padahal di balik ”perjuangan kemanusiaan” itu, para kader Komunis melakukan ”cuci otak” dengan mengajarkan Komunisme. Tanpa terasa indoktrinasi ideologi Komunis ditanamkan. Bagi mereka yang tidak menyadari, kemudian ”keblinger” dan ikut-ikut menjadi corong berkumandangnya Komunisme di Indonesia.

Para kader Komunis memang bagai ”serigala berbulu domba”. Mereka seolah-oleh menjadi teman, saudara, satu nasib dan satu perjuangan, namun dibalik itu semua mereka akan menerkam setiap orang: baik teman maupun lawan untuk satu kepentingan : Kekuasaan dengan Ideologi Komunis.

Penyusupan Menjadi Pola Perjuangan

Komunis mulai dikenal di Indonesia diawali dengan terbentuknya Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) atau Perserikatan Sosial Demokrat Hindia. Organisasi ini didirikan pada 9 Mei 1914 di Surabaya oleh Hendrickus Josephus Franciscus Marie Sneevliet alias Maring dan dibantu Adolf Baars. Sebagai penganut paham Komunis, Maring paham betul bagaimana mengembangkan dengan cara melakukan infiltrasi terhadap organisasi yang didirikan pribumi. Salah satunya infeltrasi ke Sarekat Islam (SI).

Adalah Semaoen yang menjadi kaki tangan ISDV dan melakukan penyusupan. Akibatnya SI kemudian terbelah menjadi SI ”Merah” pimpinan Semaoen dan SI ”Putih” pimpinan HOS Tjokroaminoto. Tanggal 23 Mei 1920, Semaoen mengumumkan manifesto berdirinya Perserikatan Komunsi Hindia di kantor SI Semarang. Organisasi inilah yang menjadi cikal-bakal Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI pun bergabung dengan partai Komintern (Komunis Internasional). Garis politik yang dianut berdasarkan ajaran Lenin. Yakni : Harus menggunakan petty bourgeoisie dan Menggunakan aspirasi nasional rakyat terjajah (Fadlizon dan H. Alwan Aliuddin dalam Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948, halaman 6)

Sebagai kepanjangan tangan ISDV, PKI disetujui bekerja di dalam kalangan SI, yang disebut sebagai organisasi proletar berbaju Islam. Dijelaskan pula, revolusi Asia berdasarkan  ”borjuis demokratik” dengan aksi landreform yang mencita-citakan tanah untuk petani penggarap tanah. Artinya, tanah-tanah yang dikuasai para ”tuan tanah” harus direbut secara paksa.

Yang menarik—dan kini digembar-gemborkan oleh kader-kader Komunis, bahwa PKI juga pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda 1926-1927. Pemberontakan di Jawa (Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kedu, Kediri dan Banten) dan Sumatera (Padang, Silungkang dan Padang Panjang), pada kenyataan justru menimbulkan korban pada rakyat. Pemberontakan ini dapat dengan mudah diluluhlantakkan Belanda. Akibatnya, 9 orang digantung, 13.000 orang ditahan dan kemudian sebagian diasingkan di Tanah Merah, Digul.

Pada tahun 1927, PKI Sumatera Barat terlambat memberontak. PKI sendiri memprovokasi kaum tani yang muslimin. Mereka memang menjadi korban kekejaman Belanda karena harus membayar pajak yang terlampau tinggi. Dari pemberontakan, PKI memang melakukan tipu-muslihat dengan mengeksploitir penderitaan para petani. Sesungguhnya PKI hanya mengumpankan kepada Belanda. Orang-orang PKI mengatakan, apabila memberontak, akan datang kapal terbang Angkatan Udara Turki ditugaskan oleh Kemal Ataturk membantu pemberontakan (Brackman, seperti dikutip Taufiq Ismail dalam Katastrofi Mendunia…., halaman xxvi).

Fakta sejarah itulah yang menjadi catatan penting dalam kancah sejarah Indonesia sebelum Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diproklamasikan. Ketika banyak organisasi dan para pejuang kemerdekaan mulai mengumandangkan perang dan upaya mempersatukan perlawanan terhadap Belanda, PKI tidak ikut serta di dalamnya. Jadi, tidak alasan dan fakta sejarah, yang bisa menempatkan PKI sebagai organisasi dan kader-kader pada jajaran heroisme perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tetapi, setelah Kemerdekaan mendapat dukungan rakyat, beberapa kader PKI dari luar negeri kembali. Sebut saja Sardjono dari Australia dan Alimin dari Cina. Mereka kemudian melakukan penyusupan ke Partai Sosialis Indonesia dan Partai Buruh. Mereka pun membangun organisasi dan mendidik kader-kadernya sebagai kader yang memiliki militansi tinggi.

Pengkhiatan demi pengkhiatan pun dilakukan. PKI tidak peduli dengan perjuangan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Kekejaman PKI terukir dengan nyata, ketika ”membokong” Kemerdekaan RI dengan melakukan pemberontakan PKI/FDR di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan yang disertai dengan pembunuhan keji ini dipimpin Muso, yang baru kembali dari Moskow. FDR didirikan oleh Amir Syarifuddin, yang beroposisi dari Kabinet  Mohammad Hatta. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh setelah adanya Perjanjian Renville. Seperti diketahui Kabinet Hatta adalah kabinet anti Komunis dan berhasil mencegah penyusupan kader-kader PKI di tubuh militer dengan cara melakukan reorganisasi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Penyusupan memang menjadi pola gerakan PKI. Setelah melakukan penyusupan dan memiliki kader yang handal, PKI pun melakukan pemberontakan berdarah. Itulah sebabnya, mengapai ada tokoh-tokoh PKI dari kalangan Islam, militer, guru, buruh, tani, nelayan, mahasiswa, dan lain-lain. Para seniman, sastrawan, dan budayawan dengan alasan kebebasan berkreasi dicekoki ajaran Komunis.

 

Kekuasaan Komunis Membantai Lebih Dari 120 Juta Jiwa Manusia

Kekerasan menjadi ciri khas dalam pelaksanaan rejim Komunis di dunia. Rejim Komunis yang anti Tuhan menggunakan segala cara untuk menumbangkan lawan-lawan politiknya. Simak saja apa yang dikatakan Karl Marx (1818-1883), bila waktu tiba kita tidak akan menutup-nutupi terorisme kita. Kami tidak punya belas kasihan dan kami tidak meminta dari siapa pun rasa belas kasihan. Bila waktunya tiba, kami tidak mencari-cari alasan untuk melaksanakan teror. Cuma ada satu cara untuk memperpendek rasa ngeri mati musuh-musuh itu, dan cara itu adalah teror revolusioner.

Tidak kalah ketinggalan dengan Karl Marx, Vladimir Ilich Ullyan Lenin tahun 1870-1924 yang mengatakan, saya suka mendengarkan musik yang merdu, tapi di tengah-tengah revolusi sekarang ini yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah. Dan tidak jadi soal bila ¾ penduduk dunia habis, asal yang tinggal ¼ itu Komunis. Untuk melaksanakan Komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang.

Copy paste ajaran Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan Komunisme yang gemar memainkan peran sebagai algojo, diusung secara utuh oleh kader-kader Komunis di Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Soerjo, yang memiliki peran penting di dalam kancah perang Kemerdekaan di Surabaya, dibantai habis. Kekejaman PKI yang berhasil direkam oleh Maksum, Sunyoto, Agus dan Zainuddin A dalam buku Lubang-lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun, mengungkapkan, dubur warga Desa Pati dan Wirosari ditusuk bambu runcing dan mayat mereka ditancapkan di tengah-tengah sawah hingga mereka kelihatan seperti pengusir burung pemakan padi. Salah seorang diantaranya wanita—ditusuk kemaluannya sampai tembus ke perut, juga ditancamkan di tengah sawah. Algojo PKI merentangkan tangga membelintang sumur, kemudian Bupati Magetan dibaringkan di atasnya. Ketika telentang terikat itu, algojo menggergaji badannya sampai putus dua, langsung dijatuhkan ke dalam sumur.

Lubang-lubang pembantaian memang menjadi ciri khas pembunuhan massal oleh PKI. Lubang Buaya adalah bukti otentik aksi kejam PKI dengan Gerakan 30 September 1965. Tidak tanggung-tanggung tujuh orang jenderal (Letjen TNI A. Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI M.T. Hardjono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Soetodjo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andries Tendean), dimasukkan ke dalam sumur. Para Gerwani dan Pemuda Rakyat bersorak dan bergembiraria melihat para Jenderal dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya di Jakarta Timur.

Lubang-lubang lain di banyak daerah di Jawa juga sudah disiapkan oleh para kader PKI. Daftar nama lawan-lawan politik sudah disusun untuk segera dieksekusi, karena tidak satu paham dengan aliran politik PKI. Namun, kegagalan Pemberontakan G 30 S 1965/PKI menyebabkan Dewan Revolusi tidak bisa menindaklanjuti aksi berdarah yang sudah dilakukan di Jakarta.

Kini, para anggota PKI, anggota-anggota organisasi sayapnya beramai-ramai membersihkan diri dengan pengakuan-pengakuan palsu : seperti tertera pada buku ”Suara Perempuan Korban Tragedi ’65” yang ditulis Ita F. Nadia dan diterbitkan Galang Press—sebuah penerbit di Yogyakarta. Padahal, bau anyir darah begitu melekat dalam aksi-aksi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI. Para penulis asing pun ikut hiruk-pikuk mencuci ”piring kotor” PKI dengan memanfaatkan bahan-bahan dan pengakuan-pengakuan sepihak dari orang-orang PKI. Apakah mereka telah terbeli oleh organisasi Komunis Internasional atau telah menjadi kaki tangan kekuatan asing yang ingin menghancurkan kembali Republik Indonesia?

Inilah pembantaian yang sudah ditorehkan oleh penguasa Komunis di belahan dunia lain. Setidaknya terdapat 100 juta lebih nyawa yang dibantai. Sebuah jumlah yang melebihi jumlah korban Perang Dunia I dan II. Banjir darah dan banjir darah menjadi ciri khas kekuasaan Komunis di dunia.

500.000 rakyat Rusia dibantai Lenin (1917-1923)

6.000.000 petani Kulak Rusia dibantai Stalin (1929)

40.000.000 dibantai Stalin (1925-1953)

50.000.000 penduduk Rakyat Cina dibantai Mao Tsetung (1974-1976)

2.500.000 rakyat Kamboja dibantai Pol Pot (1975-1979)

1.000.000 rakyat Eropa Timur diberbagai Negara dibantai rejim Komunis setempat dibantu Rusia Soviet (1950-1980)

150.000 rakyat Amerika Latin dibantai rejim Komunis di sana.

1.700.000 rakyat berbagai Negara di Afrika dibantai rejim Komunis.

1.500.000 rakyat Afganistan dibantai Najibullah (1978-1987)

(DIKUTIP DARI BUKU KATASTROFI MENDUNIA  KARYA TAUFIQ ISMAIL, TAHUN 2004)

 

Akankah  Komunisme dibiarkan melakukan penyusupan dalam sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan? Ingat, Partai Komunis Indonesia dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Melalui Ketetapan MPRS XXV Tahun 1966 ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme dilarang di Indonesia. Kemudian Undang-undang No 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara mengukuhkan larangan bagi siapa pun untuk menyebarkan Komunisme dalam segala bentuknya dengan sanksi pidana seberat-beratnya 12 tahun kurungan penjara. Sesungguhnya sanksi hukum tersebut terbilang ringan. Di AS para pemberantok tidak hanya dikurung di dalam penjara, bahkan harus diasingkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menurut Prof. Dr. Moh. Noor Syam, guru besar Universitas Negeri Malang, gerakan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Komunisme bisa digolongkan sebagai bentuk separatisme. Sehingga, hukum harus ditegakkan kepada mereka dengan hukuman yang setimpal.  Artinya, penegak hukum, pemerintah dan Negara harus tegas menjaga Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.

Tragedi-tragedi Berdarah Itu…

Sudah menjadi ideologi, paham Komunis selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pembunuhan terhadap orang-orang tidak berdosa yang dilarang oleh agama apa pun di dunia, justru menjadi pola perjuangan orang-orang Komunis di dunia termasuk di Indonesia. Inilah bukti aksi berdarah yang dilakukan Komunis di Indonesia.

Peristiwa Tiga Daerah

Peristiwa ini setidaknya terjadi  dari tanggal 8 Oktober – 9 November 1945. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya Bangsa Indonesia mempertahankan Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejarah mencatat, kelompok Komunis bawah tanah mulai berubah menjadi organisasi massa dan pemuda. Sebut saja Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). Mereka mulai melakukan aksi penggantian pejabat pemerintah di tiga (3) kabupaten : Karisidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal dan Pemalang.

Pada tanggal 8 Oktober 1945, AMRI Slawi di bawah pimpinan Sakirman dan AMRI Talang dipimpin Kutil melakukan teror dengan menangkapi dan membunuh pejabat pemerintah. Aksi sepihak dilanjutkan pada tanggal 4 November 1945, pasukan AMRI menyerbu kota Tegal—yakni kantor kabupaten dan Markas TKR. Aksi ini gagal. Namun, tokoh-tokoh Komunis membentuk Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah untuk perebutan kekuasaan di Karisidenan Pekalongan.

Aksi Gerombolan Ce’Mamat di Banten

Tokoh Komunis ini bernama Ce’Mamat. Dia terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI). Ce’Mamat merencanakan menyusun pemerintahan model Uni Soviet. Dibentuklah Dewan Pemerintahan Rakyat Serang (DPRS) pada tanggal 17 Oktober 1945. Selanjutnya merebut pemerintahan Karisidenan Banten. Dengan menggunakan kekuatan laskar-laskarnya, teror pun dilakukan. Gerombolan Ce’Mamat berhasil menculik dan membunuh Bupati Lebak R. Hardiwinangun di Jembatan Sungai Cimancak pada tanggal 9 Desember 1945.

Pasukan Ubel-ubel Membunuh Oto Iskandar Dinata

Satu lagi bukti kekejaman Komunis di Indonesia. Peristiwa ini bermula pada tanggal 18 Oktober 1945, Badan Direktorium Dewan Pusat yang dipimpin Ahmad Khairun didampingi tokoh-tokoh bawah tanah Komunis, mengambil alih kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara. Tidak hanya sampai di situ. Dewan ini pun membentuk laskar-laskar dengan nama Ubel-ubel. Aksi kekerasan dan teror dilakukan. Puncaknya pada tanggal 12 Desember 1945, Laskar Hitam dibawah pimpinan Usman di daerah Mauk, membunuh tokoh nasional Oto Iskandar Dinata.

Pemberontakan PKI di Cirebon

PKI di bawah pimpinan Mr. Yoesoef dan Mr. Soeprapto mengadakan konferensi Laskar Merah. Sekitar 3000 anggota Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur hadir di Cirebon pada tanggal 12 Februari 1946. Rupanya konferensi hanyalah kedok untuk merebut kekuasaan. Karena, pada kenyataannya Laskar Merah justru melucuti TRI, menguasai gedung-gedung vital seperti stasiun radio dan pelabuhan. Namun, pada tanggal 14 Februari 1946, aksi sepihak Laskar Merah tersebut berhasil digagalkan kembali oleh TRI. Kota Cirebon pun berhasil dikuasai kembali oleh TRI.

Revolusi Sosial di Langkat

Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ternyata tidak sepenuhnya bisa diterima oleh sejumlah kerajaan di Sumatera Timur. Kondisi tersebut dimanfaat oleh PKI untuk melakukan aksi sepihak. Inilah yang menimpa Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura. Pada tanggal 3 Maret 1946 terjadi Revolusi Sosial yang dilakukan PKI di Langkat. Secara paksa PKI merebut kekuasaan para pemerintahan kerajaan bahkan membunuh raja-raja dan keluarganya. Tidak hanya membunuh, PKI pun merampas harta benda milik kerajaan. Pada tanggal 9 Maret 1946, PKI dibawah pimpinan Usman Parinduri dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura.

Pemogokan Buruh SARBUPRI di Delanggu, Klaten

Menggerogoti wibawa pemerintah yang sah adalah sebuah sistem pergerakan yang selalu dilakukan PKI. Sekitar 1.500 pekerja pabrik karung goni dari tujuh perusahaan perkebunan miliki Pemerintah di Delanggu, Klaten melakukan pemogokan pada tanggal 23 Juni 1948. Mereka yang tergabung di dalam Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI)—organisasi buruh PKI—menuntut kenaikan upah. Tuntutan yang sangat tidak masuk akal, mengingat Republik Indonesia baru saja berdiri. Sementara Belanda masih terus-menerus merongrong Kemerdekaan RI dengan kekuatan senjata maupun diplomasi Internasionalnya. Aksi ini akhirnya berakhir pada tanggal 18 Juli 1948 setelah partai-partai politik mengeluarkan pernyataan menyetujui Progam Nasional.

Kekacauan Surakarta

Tampaknya sejak awal Kemerdekaan, PKI memang hendak merebut kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah. Berbagai aksi adu-domba dilakukan PKI di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-3, yang diwarnai dengan pasar malam di Sriwedari, tiba-tiba PKI membakar ruang pameran jawatan pertambangan. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 1948 tersebut kemudian terbongkar, sebagai kamuflase/kedok dari recana makar yang dilakukan PKI dalam pemberontakan Madiun tanggal 18 September 1948. Aksi pembakaran di Sriwedari tersebut sebagai “pemanasan” untuk pembantaian di Madiun.

Pemberontakan PKI di Madiun

Inilah pengkhiatan PKI terhadap kedaulatan RI pada masa pasca Kemerdekaan RI. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 sampai saat ini berusaha ditutupi oleh orang-orang PKI. Padahal, fakta sejarah sudah membuktikan—di tengah upaya Republik Indonesia mempertahankan Kemerdekaan—PKI justru “membokong” dan mengkhianati perjuangan yang telah dilakukan. Dengan dalih kecewa atas perjanjian Renville, Amir Syarifuddin yang tersingkir posisi dari pemerintahan Presiden Soekarno kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Seperti diketahui, Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta yang memang antikomunis. FDR ini beranggotakan Partai Sosialis, PESINDO, Partai Buruh,  PKI dan SOBSI.

Di Madiun PKI membantai ulama dan kyai yang antikomunis. Tujuan tujuan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia, Madiun sempat jatuh di tangan PKI.

Dipimpin Kolonel Djokosujono dan Sumarsono tanggal 18 September 1948, PKI memproklamirkan Soviet Republik Indonesia. Sehari kemudian atau tanggal 19 September 1948, Muso membentuk pemerintahan baru, Pemerintah Front Nasional. Muso sejak kedatangannya dari Moskow memang berhasil mempengaruhi anggota-anggota TNI untuk bergabung. Disamping itu, Muso dengan liciknya mengadu-domba antar kesatuan di TNI.

Atas pemberontakan tersebut kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pada tanggal 19 September 1948 dengan menyatakan : “Kemarin pagi PKI Muso mengadakan coup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun, dan mendirikan di sana satu Pemerintahan Soviet, di bawah pimpinan Muso. Bagimu pilih diantara dua. Iku Muso dengan PKInya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, yang Isya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia kita, Indonesia yang merdeka, tidak dijajah Negara mana pun jua.” Selanjutnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyerukan : “Secepat mungkin menghancurkan kaum pemberontak.” Selain itu, Menteri Agama KH Masjkur yang juga tokoh Partai Masyumi menyatakan :”Perebutan kekuasaan oleh Muso di Madiun adalah bertentangan dengan agama dan adalah perbuatan yang hanya mungkin dijalankan oleh musuh Republik.”

Pemberontakan PKI Madiun ini berhasil dipadamkan. Madiun pun direbut kembali. Muso berhasil ditembak mati pada tanggal 30 Oktober 1948 jam 11.00 di Semanding Timur Ponorogo. Kemudian Djokosujono, Maruto Darusman, Sajogo dan gerombolannya ditangkap. Amir Sjarifuddin dan Suripno berhasil ditangkap dan dihukum mati.

Wajar apabila akhirnya gembong-gembong PKI dihukum mati. Selain melawan pada saat diminta menyerah, mereka pun telah melakukan kekejaman terhadap masyarakat. Sebagai contoh di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, KH Soelaiman Zuhdi Affandi digelandang PKI secara keji. Sebelumnya di Pabrik Gula Gorang Gareng puluhan orang tawanan PKI dibunuh secara keji. Selanjutnya, bersama ratusan tawanan lain dibantai. Bahkan, KH Soelaiman Zuhdi Affandi dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Soco pada saat mengambil air wudlu. Pada sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah. Kini korban keganasan PKI tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Begitulah kalau PKI ingin berkuasa. Karena tidak mengenal Tuhan, maka pembantaian, mengubur manusia hidup-hidup dianggap sebagai cara yang halal.

Tapi, dengan segala kelicikannya, kemudian PKI mengatakan Pemberontakan Madiun karena diprovokasi Hatta. Sungguh ini pemutar-balikkan fakta terhadap tragedi berdarah yang sudah dilakukan. Persoalan kemudian Presiden Soekarno mengampuni tindakan makar dan tindakan separatis yang dilakukan PKI. Sehingga pada Pemilu pertama tahun 1955, PKI berhasil muncul sebagai kekuatan politik nomor 4 bersama PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU).

Aksi Berdarah di Blora

Pasukan PKI menyerang Markas Kepolisian Distrik Ngawen, Kabupaten Blora pada 18 September 1948. Setidaknya 20 orang anggota polisi ditahan. Namun, ada tujuh polisi yang masih muda dipisahkan dari rekan-rekannya. Setelah datang perintah dari Komandan Pasukan PKI Blora, mereka dibantai pada tanggal 20 September 1948. Sementara tujuh polisi muda dieksekusi dengan cara keji. Ditelanjangi kemudian leher mereka dijepit dengan bambu. Dalam kondisi terluka parah, tujuh polisi dibuang ke dalam kakus/jamban (WC) dalam kondisi masih hidup, baru kemudian ditembak mati.

Membantai di Dungus

Setelah Madiun direbut kembali oleh TNI, kemudian PKI pada tanggal 30 September 1948 melarikan diri ke Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Dungus. Sebenarnya wilayah tersebut memang dipersiapkan sebagai basis pertahanan PKI. Dalam kondisi terdesak PKI akhirnya membantai hampir semua tawanannya dengan cara keji. Para korban ditemukan dengan kepala terpenggal dan luka tembak. Diantara para korban ada anggota TNI, polisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan ulama. Rangkaian pembunuhan oleh PKI masih dilanjutkan.

Pembantaian Massal di Tirtomoyo

Ini tragedi berdarah di Wonogiri, Jawa Tengah. Aksi yang dilakukan adalah dengan menculik lawan-lawan politiknya. Pejabat pemerintahan, TNI, polisi, dan wedana menjadi santapan empuk PKI. Di sebuah ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomoyo, PKI menyekap sedikitnya 212 orang—terdiri dari para pejabat dan masyarakat yang melawan partai berideologi Komunis tersebut. Aksi pembantaian dilakukan sejak tanggal 4 Oktober 1948. Satu-persatu dan juga bersama-sama, akhirnya 212 tawanan dibantai dengan keji.

Aksi PKI di Tanjung Priok

Pasca pemberontakan PKI Madiun dipadamkan, tidak serta merta kehidupan PKI berakhir di Indonesia. PKI masih tetap tumbuh dan menyelusup di seluruh pelosok Negeri. Wajar pemerintah tidak bisa membasmi habis PKI sampai ke akar-akarnya. Ini sebabkan, pemerintah RI dan TNI juga sedang berhadapan langsung dengan Kolonial Belanda yang tetap ingin menguasai Republik Indonesia.

Terbukti aksi kekerasan masih terus dilakukan. Pada tanggal 6 Agustus 1951 malam, Gerobolan Eteh (PKI) dengan kekuatan puluhan orang menggunakan senjata tajam dan senjata api melakukan aksi di Tanung Priok. Mereka menyerang Asrama Mobile Brigade Polisi dengan tujuan merebut senjata. Awal mulanya, seorang anggota Gerombolan Eteh seolah-olah ingin menjenguk rekannya di Markas. Namun, secara tiba-tiba anggota yang lain menyerang pos jaga asrama. Dalam aksi tersebut Gerombolan Eteh berhasil merampas 1 senjata bren, 7 karaben, dan 2 pistol.

Aksi Barisan Tani Indonesia (BTI) di Tanjung Morawa

Tindakan brutal dilakukan BTI dengan memprovokasi para petani di perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret 1953. BTI adalah salah satu underbouw PKI yang memang menggarap petani sebagai pendudukung kekuatan massanya. Pada saat itu, Pemerintahan RI Karisedenan Sumatera Timur merencanakan membuat sawah percontohan, namun ditentang oleh para penggarap liar. Dengan dikawal pasukan polisi, lahan perkebunan tersebut terpaksa dibuldozer. Menentang rencana tersebut BTI mengerahkan massa untuk melakukan perlawanan kepada polisi dan aparat pemerintah.

DN Aidit Membangkitkan Kembali PKI

Di bawah tokoh-tokoh muda seperti DN Aidir, sejak tahun 1950 PKI melakukan konsolidasi kekuatan. PKI pun berhasil menyatukan kembali kekuatannya yang telah berserakan setelah Pemberontakan Madiun. Aksi yang terus dilakukan adalah menyebarkan pengaruhnya di berbagai kalangan dan institusi. Untuk menyusun kekuasaan politik, PKI menyusun metode perjuangan yang disebut dengan Metode

 Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP)

Metode ini merupakan rumusan yang dilakukan pada Kongres Nasional V PKI pada tanggal 14 Maret 1954. Metode tersebut meliputi : Perjuangan Gerilya di Desa, Bekerja Intensif di Kalangan ABRI. Metode ini dilakukan secara tertutup. Sedangkan untuk menyusup ke ABRI dilakukan oleh Biro Khusus PKI.

Kisah tentang DN Aidit pun berlanjut. Sekretaris Jenderal Polit Biro CC PKI mengeluarkan Statemen Polit Biro CC PKI, yang intinya meminta agar Pemberontakan Madiun di peringati secara intern pada tanggal 13 September 1953. Dalam pernyataannya, secara licik PKI membantah Pemberontakan Madiun bukan dilakukan oleh PKI, tetapi akibat provokasi Pemerintah Hatta. Tindakan tegas pemerintah dilakukan kepada DN Aidit dengan mengadilinya pada 25 November 1954. Kemudian vonis dijatuhkan pada tanggal 25 Februari 1955 dan DN Aidit dinyatakan bersalah.

LEKRA Memberangus Lawan Seni dan Budayanya

PKI tidak hanya memfokuskan diri pada bidang politik untuk membangun kekuatannya. Para sastrawan, seniman dan budayawan juga direkrut. Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) memasukkan komunisme ke dalam seni dan sastra. Mempolitikkan budayawan dan mendiskreditkan lawan. Pada tanggal 22 sampai 25 Maret 1963, LEKRA menyelenggarakan Konferensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia di Medan. Konferensi tidak hanya membahas masuknya Komunisme di bidang sastra, juga menuntut dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang memungkinkan masuknya tokoh-tokoh PKI di dalamnya.

Salah satu petinggi Lekra adalah Pramudya Ananta Toer. Pram juga dikenal sebagai Pemimpin Redaksi Lembar Kebudayaan Lentera dari koran Bintang Timur. Koran inilah yang menuding Hamka sebagai plagiator dengan berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tekanan politik terhadap karya-karya non Komunis dilakukan oleh Lekra. Menghadapi gerakan Lekra para sastrawan seperti HB Jassin, Taufiq Ismail, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasoit, Goenawan Mohammad, Bur Rasuanto, A Bastari Asnin, Soe Hok Djin (Arief Budiman), Ras Siregar, D.S. Moeljanto, Sjahwil, dam Djufri Tanissan merumuskan Manifes Kebudayaan untuk melawan Manifes Politik yang dikeluarkan Lekra. Tetapi, dengan kekuatan politik di tangan Presiden Soekarno pada saat itu (8 Mei 1964), Manifes Kebudayaan akhirnya dilarang melakukan aktivitas.

Hujatan-hujatan terhadap sastrawan Manifes Kebudayaan terus dilakukan. Penyair Chairil Anwar (pelopor Angkatan 45) juga digugat. Seperti dikatakan Sitor Situmorang, Chairil Anwar dinilai sudah tidak punya arti apa-apa. Chairil disebut sadar tidak sadar telah masuk ke dalam jaringan kontra revolusioner. Bahkan buku-buku karya sastra karya sastrawan di Manifes Kebudayaan dibakar oleh Lekra.

Serangan terhadap Pelajar Islam Indonesia di Kanigoro

 

PKI melalui Pemuda Rakyat (PR) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) memang sungguh-sungguh tidak beradap. Training Pelajar Islam Indonesia di kecamatan Kras, Kediri tanggal 13 Januari 1965 diserang oleh PR dan BTN. Massa Komunis ini tidak hanya menyiksa, melakukan pelecehan seksual terhadap para pelajar Islam perempuan. Tidak hanya sampai di situ, massa PKI pun menginjak-injak Al-Quran. PKI memang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun memiliki pertunjukan Ludruk dengan lakon ”Matinya Gusti Allah”.

Tragedi Bandar Betsi, Pematang Siantar

Sejarah ini menunjukkan PKI memang brutal. Mereka pada tanggal 14 Mei 1965 melakukan aksi sepihak yakni dengan menguasai secara tidak sah tanah-tanah miliki Negara. Pemuda Rakyat, BTI, dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) melakukan penanaman secara liar di areal lahan milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet IX Bandar Betsi. Sekitar 200 massa ikut serta dalam aksi tersebut. Pelda Sudjono yang sedang ditugaskan di perkebunan secara kebetulan menyaksikan perilaku anggota PKI tersebut. Sudjono pun memberi peringatan agar aksi dihentikan. Anggota PKI bukannya pergi, justru berbalik menyerang dan menyiksa Sudjono. Akibatnya Sudjono tewas dengan kondisi yang amat menyedihkan.

Kini salah seorang putra pembunuh Sudjono bernama Muchtar Pakpahan aktif di organisasi buruh SBSI dan kemudian mendirikan Partai Buruh dan mengikuti Pemilu 2009.

 Pemberontakan PKI 30 September 1965

Sejarah berdarah kembali ditorehkan oleh PKI di Indonesia. Dengan menamakan diri Gerakan 30 September 1965, mereka menghabisi tujuh orang Letjen TNI A. Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI M.T. Hardjono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Soetodjo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andries Tendean. Jenderal A.H. Nasution yang sudah masuk dalam daftar pembantaian ternyata bisa meloloskan diri. Hanya Ade Irma Nasution menjadi korban aksi keji pasukan PKI. Menjadi fakta sejarah, para korban keganasan PKI tersebut dilemparkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. Sementara Mayjen Soeharto sebagai Pangkstrad tidak diperhitungkan oleh PKI, sehingga tidak ikut dihabisi.

Instruksi Letkol Untung (Komandan Gerakan 30 September 1965/PKI), pembantaian yang diawali dengan penculikan dilakukan oleh tiga kelompok pasukan yang diberi nama Pasukan Pasopati (dipimpin Lettu Dul Arief), Pringgondani (dipimpin Mayor Udara Sujono) dan Bima Sakti (dipimpin Kapten Suradi).

ABRI/TNI memang menjadi sasaran utama penyusupan PKI.  Melalui Biro Khusus Central, PKI mempengaruhi anggota TNI agar berpihak kepada mereka. Biro Khusus ini di bawah kendali langsung DN Aidit. Oleh PKI, para anggota ABRI yang berhasil dijaring disebut sebagai “perwira-perwira yang berpikiran maju.” Mereka yang tercatat sebagai pendukung PKI antara lain : Mayjen TNI Pranoto Reksosamudro, Brigjen TNI Soepardjo, Kolonel Inf. A Latief, Letnan Kolonel Untung, Mayor KKO Pramuko Sudarmo, Letkol Laut Ranu Sunardi, Komodor Laut Soenardi, Letkol Udara Heru Atmodjo, Mayor Udara Sujono, Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dhani, Brigjen Pol. Soetarto, Komisaris Besar Polisi Imam Supoyo, Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Tanuamidjaja, dan lain-lain

Pembantaian terhadap petinggi militer yang oleh PKI dimaksudkan untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno yang dikabarkan tengah menderita sakit. Namun, gerakan ini mengalami kegagalan total, karena tidak mendapat dukungan dari rakyat. Dalam buku Soekarno File (karya Antonie Dake) dan Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi tentang Konspirasi (karya Victor M Fic) menyebutkan adanya dorongan dari Mao Tse Tung (Ketua Partai Komunis Cina) yang bertemu dengan DN Aidit tanggal 5 Agustus 1965, agar dilakukan pembunuhan terhadap Pimpinan TNI AD, karena Mao khawatir apabila Presiden Soekarno meninggal, maka kekuasaan akan beralih kepada TNI Angkatan Darat yang kontra terhadap PKI. Bahkan, kedua buku tersebut menyebutkan keterlibatan Presiden Soekarno dalam pemberontakan G 30 S PKI.

Sebelum G 30 S 65/PKI meletus, aksi teror dan kekerasan sudah mewarnai politik di Indonesia. PKI secara langsung dan organisasi-organisasi pendukungnya merasa di atas angin, sehingga mengebiri hak-hak hidup organisasi massa lain. PKI bahkan mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar HMI dibubarkan. PKI juga mengusulkan dibentuknya angkatan ke-5—yakni mempersenjatai Barisan Tani Nelayan dan Pemuda Rakyat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.

Situasi politik memang semakin memanas. Di depan apel kesiagaan Dwikora pada tanggal 2 April 1965, DN Aidit mengatakan, “Manipol harus dibela dengan senjata, Manipol tidak bisa dibela hanya dengan tangan kosong. Oleh sebab itu, latihan militer penting bagi orang-orang revolusioner manipolis dengan tujuan membela Manipol dengan senjata.”

Pada saat HUT PKI-45 tanggal 23 Mei 1965 di Stadion Utama Senayan, DN Aidit menyerukan massa PKI meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncak. Seruan ini dirangkai pula dengan seruan pada tanggal 9 September 1965, “kita berjuang untuk sesuatu yang akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi lahir, dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat besar.” Seruan-seruan DN Aidit tentu saja menjadi pemompa bagi kader-kader PKI di banyak daerah untuk melakukan aksi sepihak.

Struktur Pimpinan PKI, September 1965

 Ketua Comite Central : DN Aidit

Dewan Harian Politbiro (Lima Anggota) : DN Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea

Politbiro :

Dua belas anggota penuh: DN Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea, Sakirman, Njono, Mohammad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, Rewang,

Empat calon anggota : Peris Pardede, A. Sanusi, Sucipto Munandar, F. Runturambi

Panitera : Iskandar Subekti

Comite Central : 85 anggota

(Dikutip dari buku Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto halaman 209 karya John Roosa)

Sejarah G 30 S 1965/PKI sebenarnya sangat terang bagi Indonesia. Tetapi, setelah pada masa Reformasi terhitung sejak tahun 1998, anggota-anggota PKI yang sudah menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman penjara, melakukan ofensif memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka juga melakukan pengkaderan dan menyusupkan kader-kadernya di banyak sektor pemerintahan. Selain itu, dibentuk pula organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan dan menuntut hak-hak politik dan perdatanya.

Melalui buku-buku, film, tulisan-tulisan lepas di internet dan media massa cetak, pemutarbalikkan fakta sejarah dengan menempatkan diri sebagai ”korban” dilakukan. Tidak cuma itu, tuntutan melalui ranah hukum dan politik dilakukan. Namun, langkah-langkah tersebut selalu menemu kegagalan. Tetapi, mereka tidak pernah berhenti menyebarkan virus Komunisme untuk mempengaruhi Bangsa Indonesia.

PKI memang telah dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Tap MPRS XXV/1966 telah menjadi ketetapan hukum untuk melarang ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme di Indonesia. Pada masa Reformasi telah disahkan pula Undang Undang No 27/1999 tentang Keamanan Negara yang memberikan sanksi pidana sampai hukuman 12 tahun penjara bagi orang dan organisasi massa yang berniat menggantikan ideologi Pancasila melalui segala macam bentuk kegiatannya.

Namun demikian disinyalir masih banyak yang berusaha menghidupkan idiologi terlarang itu dan oleh karenanya harus diwaspadai.

 

PENUTUP

Rangkaian perjalanan sejarah PKI sejak sebelum Kemerdekaan, setelah Kemerdekaan dan Reformasi tetap konsisten mengusung ideologi kekerasan. Ajaran dedengkot Komunis Internasional memang sudah dicangkokkan sebagai inspirasi para kader Komunis untuk merebut kekuasaan di mana pun mereka bisa tumbuh. Indonesia yang dikenal memiliki nilai-nilai keagamaan yang kukuh tentu saja tidak bisa menerima kehadiran paham Komunis dalam segala bentuknya. Itulah mengapa, Pancasila kemudian menjadi pilihan Negara dan Bangsa Indonesia, sebagai sebuah paham yang menjadi inspirasi dalam pembangunan Nasional—baik pembangunan spiritual maupun material.

Patut disayangkan memang, anak-anak Bangsa yang seharusnya bisa ikut berperan aktif dalam membangun karakter Bangsa, justru keblinger terhadap ajaran Marxisme, Leninisme, Maoisme, dengan menggunakan topeng kepalsuan, mengatakan memperjuangkan nasib rakyat. Padahal, sejarah Komunisme di dunia telah mencatat lebih dari 100.000.000 nyawa manusia hilang sia-sia, hanya demi perbedaan paham dan untuk mempertahankan kekuasaan.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia tidak mengenal adanya pembantaian terhadap nyawa manusia. Namun, untuk menyokong agar ideologinya bisa diterima masyarakat, para kader Komunis di mana pun bersedia melepas baju kekejamannya dan tampil sebagai seorang humanis sejati. Artinya, sebelum cita-cita merebut kekuasaan berhasil, Partai Komunis akan menggunakan atribut apa pun untuk melakukan penyamaran.

Dan, kini para kader Komunis sedang gencar-gencarnya mengubah sejarah kekejaman mereka menjadi sejarah penindasan terhadap diri mereka. Inilah upaya yang dilakukan untuk menarik simpati dengan menampilkan wajah humanisme. Padahal, telah menjadi fakta sejarah, PKI adalah pelaku kejahatan terhadap Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh-sungguh licik. Padahal, tokoh-tokoh elit PKI sendiri sudah mengakui, kalau PKI-lah yang berada di balik Gerakan 30 September 1965 sehingga menyebabkan pertumpahan darah anak-anak bangsa. Upaya menghapus jejak kekejaman PKI antara lain dilakukan dengan menghapuskan Pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun dan menghilangkan kata PKI dari Gerakan 30 September 1965 di dalam buku pelajaran IPS/Sejarah Kurikulum 2004 dari tingkat SD sampai dengan SMA. Tetapi, cara licik kader Komunis terbongkar dan akhirnya Kejaksaan Agung pada bulan Mei 2007 melarang buku-buku tanpa menyebut PKI digunakan di sekolah dan harus dimusnahkan.

Mohammad Hatta sudah mengingatkan ”kalau ada orang Komunis yang mengatakan ia percaya pada Tuhan, atau seorang Islam mengaku dirinya Marxis, maka ada yang tidak beres padanya.

 

(editor; SGT)

suarahatirakyat.com -Cara Kodam XVI/Pattimura Meredam Gerakan Separatis Di Maluku . (Aboru, 25/4). 
Kodam XVI/Pattimura menggelar kegiatan sosial kesehatan di Desa Pelauw dan Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah pada tanggal 22 s.d 25 April 2016 dalam rangka HUT Kodam yang jatuh pada tanggal 15 Mei medatang. Pemilihan lokasi tersebut merupakan kebutuhan dan permintaan masyarakat kepada Pangdam XVI/Pattimura, Mayjend TNI Doni Monardo saat melakukan kunjungan pertama kali di Desa  Aboru dan Desa Pelauw pada 5 Desember 2015

Desa Aboru merupakan salah satu dari 7 negeri yang berada di Pulau Haruku dan memiliki jumlah penduduk 2.043 jiwa dan 617 kk dikenal sebagai basis kekuatan kelompok yang menamakan dirinya RMS. Setiap tanggal 25 April di Desa tersebut sering terlihat pengibaran bendera RMS yang dikibarkan oleh oknum masyarakat setempat, setiap ada kunjungan Pejabat pemerintah ke Desa tersebut, tetapi tidak pernah ada warga yang ditangkap akibat pengibaran bendera “benang raja”  tersebut. Petugas setiap kali hanya bisa menurunkan dan berharap tidak ada warga yang bersimpatik lagi kepada kelompok tersebut.

Desa Aboru menjadi kembali terkenal sejak peristiwa “Tari Cakalele” saat pembukaan perayaan Hari Keluarga Nasional  yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2007, dimana hampir semua pelakunya merupakan warga Aboru.

Disisi lain, Stigma “RMS” menjadikan desa Aboru kurang tersentuh dari program pemerintah yang menyebabkan pembangunan sarana prasarana sangat minim, seperti pelayanan kesehatan, dermaga dan sekolah.

Pangdam XVI/Pattimura yang berkesempatan menghadiri kegiatan Bhakti Sosial di Desa Aboru tanggal 25 April 2016, selain melihat langsung pengobatan yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Kodam juga memberikan bantuan Keramba dan Bibit ikan kepada perwakilan masyarakat yang diterima oleh pejabat negeri Aboru, Bapak Jhon Riry yang disaksikan masyarakat di Balai Desa Aboru serta Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku yang  mewakili  Gubernur, Dr. Romeos Far Far dan Ketua Persekutuan Gereja Wilayah Maluku, Bapak ,Pdt. Jhon Ruhulesi Sth, M.Si.

Bantuan tersebut merupakan salah satu program "Emas Hijau dan Emas Biru" yang terus digalakkan sebagai wujud kepedulian Kodam dalam membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Selain itu, Kodam memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk menjadi militer. Ada tiga orang putra Aboru dari lima orang yg ikut seleksi calon Tamtama TA. 2016 yang lolos mengikuti pendidikan di Rindam XVI/Pattimura. Masuknya putra Aboru mengikuti pendidikan militer merupakan kali pertama sejak 1999. 

Kini, Brandon Hendrik, Polipus Riry dan Berto Akihari merupakan putra daerah Aboru sedang mengikuti pendidikan Catam TA 2016 di Rindam XVI di Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini juga merupakan kebijakan Kodam dalam mewadahi putra daerah untuk menjadi militer sebagaimana  yang disampaikan Pangdam, Mayjend TNI Doni Monardo dalam setiap kesempatan bersilaturahmi dengan masyarakat. "Kodam sudah mengalokasikan 80 % setiap werving, khusus untuk putra daerah bahkan bisa lebih bila hasil seleksi putra daerah lebih baik seperti seleksi Catam TA 2016 " kata Pangdam saat memberikan sambutan di Aboru (Senin, 25/4)

“Ini merupakan hal yang baik bagi kami disini tidak lagi merasa dikucilkan pemerintah karena dianggap partisan RMS yang sebenarnya tidak semua warga mendukung kelompok itu”, kata ibu Rachel (64) yang cucu perempuannya kelas 2 SMA bercita cita ingin menjadi tentara.  Ditempat yang sama,   Martha (73)  menambahkan "Kami ingin hidup tenang dan aman serta diperlakukan sama dgn daerah lainnya". (Pendam16)

(editor; SGTcon)

Monday, 25 April 2016 00:00

RIBUAN BURUH KEPUNG ISTANA 2 MEI

Written by

RIBUAN BURUH KEPUNG ISTANA 2 MEI

Jakarta suarahatirakyat.com peryataan sikap dalam rangka memperingati hari buruh sedunia may day

SBSI.1992.FNPBI.KSN.GASPERMINDO mengambil tema Lawan Sistem Ekonomi Politik Kapitalisme.

Konferensi pres dan pernyataan sikap yg dilaksanakan di DPP SBSI 1992 Jl. Juanda raya jakarta  yg dihadiri oleh sunarti.ketua DPP SBSI 1992.kuswara Presiden KSN FNPBI Supriadi dan Gespermindo andilanto 25/16.menyatakan May day memiliki makna Proses peristiwa menuju kemenangan kaum buruh di seluruh Dunia.jika pada puluhan abad kaum buruh berhasil mengurangi jam kerja bagai mana dengan kaum buruh saat ini...?

Apa yg harus kita menangkan ...? Dengan beragam jenis personal yg di alami oleh kelas buruh/ pekerja kemenangan apa yang harus bisa kita nikmati oleh anak cucu kita kelak. Belakang ini kondisi perindustrian Nasional sangat memperhatikan banyak industri kita mengalami kebangkrutan yang di sebabkan oleh tidak menentunya kondisi perekonomian global yang tidak dapat di hindari sehinga berakibat terhadap perekonomian Nasional.

ditahun 2016 ini,Indonesia dan Asia tenggara memasuki MEA di mana kerjasama Ekonomi regional membawa semangat liberalisasi yg sangat kental, MEA mensyaratkan pergerakan bebas Modal,Investasi,jasa,perdagangan,dan tenaga kerja.tegas ibu sunarti pada saat konfrontasi pres di tahun 2011 lalu. pemerintah juga menerbitkan UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 yang merupakan turunan dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional ( SJSN) yang mengatur tentang Asuransi Sosial yang di kelola oleh BPJS buruh di paksa sedemikian rupa untuk taat dan tunduk atas nama kepentingan Rakyat dan Negara dalam menjamin layanan asuransi kesehatan dan asuransi sosial lainya.

pemerintah dengan sengaja mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi keuntungan pengelola Asuransi.ini merupakan bukti nyata dari pengaruh neoliberalisme.Presiden KSN Kuswara menyatakan bagi kami,kebutuhan penting Bangsa Indonesia dewasa ini ialah mengembalikan fungsi Industri Nasional bagi kekuatan Utama perekonomian nasional.dengan kuat dan kokohnya industri akan semakin menguasai perindustrian Nasional dan perekonomian Negara.maka dengan itu buruh harus peduli dan terus berjuang untuk menguatkan Industri Nasional.

hal itu juga di sampaikan bersama kami dari komite aksi may day 2016 menyatakan sikap kepada pemerintahan Jokowi dodo Jusuf kalla
1. Tolak politk.upah murah./ PP No.78.tahun 2015 tentang pengupahan.
2. Stop Union Basting dan kriminalisasi.
3. Tolak Peristiwa laksanakan Industri Nasional untuk kesejahteraan Buruh
4. Tolak liberalisasi jaminan sosial kesehatan dalam bentuk iuran ( BPJS Yang bersyarat )
5. Wujudkan perlindungan sosial untuk rakyat sesuai UUD 1945

Saturday, 23 April 2016 00:00

Saya OAP Dan Pendapat Saya Tentang OAP

Written by

suarahatirakyat.com

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada www.suarahatirakyat.com yang telah bersedia untuk menerbitkan opini saya sebagai OAP (Orang Asli Papua) tentang OAP melalui kategori Opini Masyarakat di website berita ini.

Saya menyampaikan pemikiran saya ini karena saya miris dengan beberapa orang di Papua ini yang masih belum memahami tentang INDAHNYA KEBERSAMAAN DAN KEBERAGAMAN. Padahal ada yang menyebutkan bahwa PAPUA & PAPUA BARAT ini merupakan Miniatur dari INDONESIA yang mana semua suku dan agama yang ada di negara ini ada di sini.

 

Perlu kiranya kita bangga terhadap dunia bahwa negara kita adalah negara satu-satunya di dunia yang berpenduduk dengan beribu-ribu suku dan beraneka ragam agama hidup berdampingan dan saling menjunjung tinggi toleransi.

 

Sebagaimana dengan kehidupan saya di PAPUA. Saya tidak bisa memaksa siapapun harus sependapat dengan Saya, Silahkan masing-masing berjalan sesuai dgn pendapat dan pikirannya. Tapi saya hanya mau menyampaikan alasan kenapa Saya sebagai OAP memilih setia kepada NKRI, terserah sebagian kecil OAP menganggap saya pengkhianat. Tapi ini beberapa alasan Saya yang sangat mendasar:

 

Sejak Saya dilahirkan ke Bumi tidak pernah merasa terjajah oleh siapapun, kebetulan saya lahir bukan masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Saya bebas kemana saja di seluruh pelosok Indonesia tampa gangguan apapun.
Saya tidak pernah diperlaukan Diskriminasi Oleh Sodara2 saya suku manapun. Bahkan Saya melihat banyak Saudara OAP yg menikah dengan Suku lain selain Papua.
Tidak ada satupun Hak yg dimiliki Oleh WNI lain selain Papua yg tidak dimiliki oleh OAP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya banyak hak khusus yg dimiliki OAP yg tidak dimiliki oleh WNI lain. Saya sudah jalan ke hampir seluruh Wilayah NKRI. Di sana Orang Papua tdk disebut pendatang, tapi di Papua ada istilah pendatang dan Pribumi.
Di Papua saya melihat jarang sekali OAP yg punya kios, jarang yg bisa bertani secara moderen atau jadi Nelayan besar, jadi tukang seperti Sodara2 Saya WNI yg lain. Artinya Kalau Papua pisah dari NKRI maka Papua akan mundur 2 abad ke belakang. Kelas papua hanya kelas jual Pinang. Karena itu Saya mau mendorong Sodara2 Saya Papua agar mau belajar yg baik, bekerja keras sehingga seluruh OAP dapat mencapai taraf hidup ygblebih baik.
Saya sudah pernah jalan2 ke berapa Negara Tetangga Wilayah Malenesia, Saya belum pernah menemukan Negara manapun di Wilayah Malenesia yg lebih maju dan lebih sejahtera dari pada Papua. Bahkan Hampi seluruh kebutuhan dasar Warga PNG dipasok dari Papua. Karena Sodara kita di Malenesia sana dikuasai oleh org Asing.
Demikian pula Hampir hampir seluruh kebutuhan dasar Papua di kirim dari Provinsi lain. Sehingga kalau Papua pisah dari NKRI maka seluruh kebutuhan pokok Papua akan diekspor dari luar, betapa menderitanya Papua kalo itu terjadi apalagi kalau kita di Embargo.
Pakta sejarah membuktikan bahwa Papua tidak pernah berdiri sendiri dalam suatu pemerintahan sendiri. Tidak pernah ada kerajaan Papua. Tapi hanya kelicikan penjajah Belandalah yg membayar sekelompok penghianat diberikan Bendera Bintang Kejora dan lagu Hai Tanahku Papua yg dianggap sebagai lagu kebangsaan. Semua simbol2 Negara boneka tersebut murni buatan dan Ciptaan Belanda, bukan karya, buatan atau ciptaan anak Papua sendiri. Jadi dimana kebanggan dan kehormatan Papua?
 NKRI selalu dituduh melakukan pelanggaran HAM dan Genocide terhadap Orang Papua, tapi kenyataannya sejak dahulu Nenek moyang kita OAP hingga jaman modern sekarang selalu perang suku, hanya karena persoalan kecil kita saling bunuh dan saling makan sesama Saudara, entah sudah berapa ribu jatuh korban karena perang suku. Justru Nkri lah melalui aparat keamanannya berusaha mendamaikan kita dan mengajarkan peradaban.
9. Di dalam hukum dan pemerintahan Orang Papua tdk dibedakan dengan suku lain. Banyak OAP yg jadi mentri, banyak yang jadi Jenderal, bahkan seluruh Gubernur dan Bupati/walikota semuanya OAP. Saya Optimis bahwa suatu saat Presidi RI adalah OAP apabila kita mau belajar keras mengisi kemampuan dan Wawasan kita.
10. Saya sangat cinta dan bangga kepada Papua, tetapi saya lebih Bangga sebagai bagian dari NKRI. Karena apabila Saya hanya menjadi Papua maka Saya sangat kerdil. Tetapi apabila saya NKRI Saya kaya. Saya bisa Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sumatera dll. Dan Saya punya Saudara ribuan Suku serta bemacam2 Agama di Indonesia. Karena NKRi dibentuk bukan atas dasar Ras, agama, Suku bangsa dll. Tapi NKRI dibentuk atas dasar Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu). SALAM PERSATUAN JHON KOGOYA

(editor: sgt)

 

Monday, 18 April 2016 00:00

Demo Tolak Simposium PKI berujung Rusuh Featured

 

                   

Suarahatirakyat.com : Jakarta, 18 April 2016 – Puluhan masyarakat yang mengatas namakan front pancasila yang beralamatkan di graha 66 jalan cikini menteng Jakarta pusat melakukan aksi unjukrasa penolakan tehadap simposium PKI di Hotel Aryaduta di bubarkan paksa oleh Aparat Kepolisian Polda Metro Jaya.

 

Saat di konfirmasi oleh suarahatirakyat dengan salah satu koordintor lapangan Ali hamzah menjelsakan tentang sejarah kudeta berdarah gerakan 30 September PKI dan tragedi pembantaian 1965 - 1966 adalah sejarah kelam bangsa Indonesia dan lembaran merah dalam penegakan Pancasila. Persitiwa yang sama juga dilakukan oleh PKI sebelum peristiwa G30S PKI yaitu, peristiwa madiun 1948 tujuannya sama pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang sah.

 

Ali hamzah menegaskan pelaksanaan kegiatan “Simposium Membedah tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” pada tanggal 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta Pusat adalah serangkaian acara PKI setelah beberapa kali kegiatan gagal dilaksanakan karena dibubarkan oleh ormas islam, pemuda pancasila.

 

Lanjut Ali hamzah sementara faham komunis dalam segala bentuknya dilarang di republik Indonesia, maka dilaksanakan simposium tersebut bertentangan dengan norma dan undang-undang yang berlaku. Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No XXV/MPRS Tahun 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia dan Underbouwnya serta ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme, TAP MPR RI Nomor 1 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP berhubungan dengan Kejahatan dan Keamanan Negara, mengatur pelarangaan komunis di Indonesia. Kenapa simposium di dukung oleh pemerintah dan bahkan dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara faham komunis dilarang hidup di republik Indonesia maka kami Front Pancasila “Aliansi Para Penegak Pancasila dari berbagai daerah di Indonesia menolak diselenggarakannya “Simposium Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan Atas Dasar:

 

Simposium dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan legitimasi bahwa PKI adalah sebagai korban pelanggaran HAM.

 

Simposium dimanfaatkan dengan menekan pemerintah agar menyatakan permintaan maaf selanjutnya memberikan rehabilisasi dan kompensasi terhadap eks PKI.

 

Simposium dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali faham komunis yang jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Rekonsiliasi telah berjalan secara natural dan tidak dapat dipaksakan, sehingga para anggota PKI telah dapat hidup damai dan bermasyarakat.

 

 

Hak-hak politik dan perdata para anggota PKI dan keturunannya telah dikembalikan terbukti dengan dihilangkannya tanda ET di dalam KTP selain itu, pada saat ini banyak kader PKI dan keturunannya yang telah menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten pungkas korlap Ali hamzah.

Suarahatirakyat.com, Jakarta - Massa yang tergabung dalam Aliansi Cinta Desa mengepung Istana Merdeka di Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Selasa (12/04/2016). Dalam tuntutannya, massa menolak Eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) menjadi pendamping desa tanpa mengikuti proses seleksi secara prosedural.

“Apabila dipaksakan Eks PNPM menjadi pendamping desa tanpa mengikuti proses kualifikasi, jelas ini sarat dengan muatan politik. Sehingga kami tegas menolak rencana itu,” teriak Koordinator Aksi, Asep el-Marsuwi dalam orasinya dengan berapi-api.

Asep juga menyebut salah satu partai politik yang tergabung dalam pemerintahan turut mempengaruhi agar Eks PNPM menjadi pendamping desa secara langsung. Sehingga, Asep meyakini, intervensi partai politik dalam menentukan mekanisme rekrutmen pendamping desa akan memicu potensi korupsi dalam penggunaan dana desa.

Selain kental dengan muatan politis, Asep menuding jika dipaksakan pengangkatan Eks PNPM secara langsung, jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

“Dalam Permen Desa Pasal 25 disebutkan, rekruitmen pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka dan transparan. Oleh karena itu, pemaksaan kehendak Eks PNPM untuk menjadi pendamping desa secara langsung jelas bertentangan dengan Permen ini,” tegas Asep.

Asep kemudian membeberkan laporan yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2013, yang mengutip dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan beberapa penyalahgunaan keuangan PNPM. BPKP mencatat bahwa dari tahun 2007 hingga 2012 terjadi tren peningkatan penyalahgunaan keuangan.

Tahun 2007, lanjut Asep, ada 288 temuan dengan nilai Rp 1,8 miliar, bahkan terus meningkat pada tahun 2012 yang mencapai Rp 29,388 miliar. Main area korupsi ini adalah penggelapan danmark up anggaran fiktif untuk kegiatan pembangunan.

“Ini adalah bukti kongkrit, jika PNPM telah gagal dalam memberdayakan masyarakat. Lalu kenapa Eks PNPM masih memaksakan kehendak untuk menjadi pendamping desa, jelas hanya akan membuat desa sebagai orientasi kepentingan politik, bukan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa,” terang Asep.

Atas berbagai persoalan itulah, Asep tetap mendukung langkah Menteri Marwan Ja`far dalam mengimplementasikan Permen Nomor 3 Tahun 2015, dalam melakukan kualifikasi pendamping desa secara profesional dan transparan.

“Kami akan terus mendukung Menteri Desa yang sudah menunjukkan iktikad baik dalam membentuk pendamping desa yang profesional berdasarkan amanat Permen itu untuk pembangunan desa,” tutur Asep.

Selain itu, Asep menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang menghalang-halangi massa untuk melakukan aksi demonstrasi.

“Kami juga menduga, jika kepolisian sengaja menghalang-halangi kelancaran aksi demonstrasi, karena kami diyakini dapat mengancam kepentingan partai politik dalam menentukan komposisi pendamping desa,” tukas Asep
.

Saturday, 09 April 2016 00:00

Awas! Aguan The God Father Indonesia Featured

Suarahatirakyat.com, Jakarta – Pentolan Agung Sedayu Group Aguan atau Sugianto Kusuma, akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan karena dugaan keterkaitannya dalam kasus suap reklamasi pantai utara. Lantas, siapakah sebenarnya Aguan dan darimana Aguan dapat berkenalan dengan orang-orang penting direpublik ini.

Nama Aguan mulai dikenal pada tahun 1970-an, ketika itu ia diduga terlibat penyelundupan barang elektronik via Palembang. Aguan dikenal sebagai bos mafia Naga Sembilan, ia sangat lihat dan selalu bermain dibelakang layar. Keahlian Aguan diduga pintar bermain dipersoalan Money Laundring.

Money Laundring adalah upaya legalisasi uang yang biasanya berasal dari bisnis narkotika, mafia atau korupsi. Indonesia negara yang mengizinkan masuknya dana dari pemutihan uang karena menganut rezim devisa bebas.

Isu pemutihan uang muncul kepermukaan pada 1991 ketika PT Jakarta International Hotel & Develompment (JIHD) membangun Sudirman Central Business District seluas 45 ha dengan investasi sekitar Rp 7,5 triliun. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh penguasa Tomi Winata dan Sugianto Kusuma itu mengatakan bahwa untuk membangun proyek itu mereka tidak membutuhkan pinjaman bank karena memiliki ekuiti (modal sendiri) yang sangat besar.

Menurut pengakuan Tomi Winata ketika terungkap kasus share swap PT JIHD terhadap PT Danayasa Arthatama, dia mendapat dukungan dari Taiwan, Hongkong, dan Jepang. Dia menyebut antara lain keberadaan Triad dan Yakuza dalam ekspansi Artha Graha Group di Indonesia.

Dalam catatan pencarian, Aguan tercatat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Artha Graha. Dalam profil perusahaannya disebutkan, Aguan menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Bank Artha Graha sejak tahun 1990-1999. Tahun 2004, dia bergabung dengan PT. Bank Inter-Pacific Tbk. Lalu setelah penggabungan PT Bank Inter-Pacific, Tbk dipercaya kembali sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.

Aguan merupakan kepala dari kelompok mafia Sembilan Naga, diantaranya Tommy Winata, Sugianto Kusuma (Aguan), Arief Prihatna (Cocong),Edi “Porkas”Winata, Kwee Haryadi Kumala (A Sie), Arie Sigit, Iwan Cahyadi Karsa (Eng Tiong), Johhy Kesuma.

Menguasai hampir keseluruhan bisnis property di Indonesia, Nama Aguan dikalangan pebisnis tidak asing didengar. Banyak yang menjuluki Aguan sebagai The God Father Indonesia.

[ERH]

Saturday, 09 April 2016 00:00

Hardjuno : Selamat Hari Jadi Kabupaten Batang Featured

Suarahatirakyat, Jakarta - Hari jadi kota Batang yang ke 50 menghadirkan api semangat dan optimisme yang luar biasa. Tahun keemasan Batang mencapai puncaknya dimasa kepemimpinan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, “Saya selaku Sekjen Hidupkan Masyarakat Sejahterah (HMS) mewakili jajaran mengucapkan selamat Hari jadi kabupaten Batang yang ke-50, semoga sukses selalu dan sejahterah karena memiliki pemimpin seorang Bupati yang sangat bijaksana,”Ungkap Hardjuno Wiwoho SH.MI.KOM ditengah kesibukannya(9/4).

Batang meng-Indonesia, dua kata tersebut seolah menjadi kebanggaan masyarakat Batang atas pencapaian yang diraih. Batang kini bukan lagi dikenal sebagai kabupaten kecil di Jawa Tengah yang akrab dengan daerah Alas Roban semata atau kabupaten yang menjadi daerah satelit Pekalongan dan tertinggal pembangunannya.

Batang sekarang dikenal secara nasional sebagai daerah yang berhasil menciptakan program- program inovasi, birokrasi terbuka sekaligus mendorong kesejahteraan rakyat. Pelan tapi pasti, proses transformasi sedang berjalan.

Batang berada pada era transisi menuju kebangkitan. Sebuah cita-cita masyarakat di mana Batang setara dengan daerah-daerah maju lainnya.

“Bupati Yoyok dinilai menjadi inspirasi kepala daerah lainnya di Indonesia atas program-program inovasi yang dilakukan. ’’Apa yang dilakukan di Batang dapat ditiru oleh daerah-daerah lain,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait nama Bupati Batang masuk bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta yang akan dilaksanakan 2017 mendatang, Hardjuno Wiwoho sangat optimis dan mengapresiasi langkah Bapak Yoyok untuk memimpin DKI Jakarta mendatang.

[Pro]

Jakarta, (Suarahatirakyat.com)

Sejarah mencatat di Indonesia, bahwa konflik-konflik besar berasal dari hal-hal kecil seperti perkelahian, ejek-mengejek, hinaan, dan harga diri.

Penyelesaian kasus-kasus kecil adalah hal penting dan tidak boleh di anggap remeh, sehingga sangat diperlukan penanganan secara cepat oleh pihak keamanan terkait, agar konflik kecil tidak melebar dan meluas menjadi konflik yang lebih besar.

Berdasarkan catatan, konflik-konflik sangat dipengaruhi oleh kecepatan penanganan oleh pihak keamanan dalam hal ini aparat kepolisian.

Kepolisian yang memiliki tupoksi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat haruslah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini kasus yang sedang terjadi di wilayah kecamatan sirimau desa batu merah, Stain Air Besar (Arbes), perlu mendapat perhatian kusus dari aparat kepolisian dan pihak terkait.

Kasus yang melibatkan dua kelompok tersebut terkait persoalan hal-hal kecil hingga menjadi besar dan menimbulkan keresahan masyarakat yang tidak ikut terlibat.

Saya atas nama Saiful Lonthor beserta Keluarga Besar Banda Ely/Elat (Wandan) menuntut dan menyatakan sikap dengan poin:

(1). Polda Maluku segera tangkap pelaku-pelaku yang menyebabkan konflik.

(2). Polda Maluku segera mengambil tindakan cepat agar konflik tidak meluas.

(3). Keluarga Besar Wandan menyatakan sikap bahwa tidak ikut dalam konflik yang sedang terjadi serta mendukung aparat kepolisian dalam hal ini Polda Maluku untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

(4). Mengingat bahwa Maluku adalah daerah rawan konflik sehingga di pandang perlu untuk mengambil tindakan yang cepat!

Suarahatirakyat.com, Jakarta – Pertandingan dini hari tadi yang mempertemukan sang pemuncak klasemen Barcelona dan tim bertabur bintang Real Madrid yang berlangsung di kandang Barcelona Camp Nou (03/04) memberikan tontonan yang sangat menarik.

Dalam El Clasico jilid II ini, Real Madrid mampu keluar sebagai pemenang setelah melakukan pertandingan yang sangat sengi dengan drama tiga gol di babak kedua.

Selama 90 menit waktu normal berjalan, Barcelona mampu menguasai penguasaan bola dibandingkan Real Madrid. Sejumlah peluang mampu membuat penonton geregetan menjadi warna dalam pertandingan akbar ini.

Real Madrid sempat tertinggal terlebih dahulu dengan sundulan Gerard Pique, Los Galacticos mampu membalikan keadaan dengan melasakan dua gol lewat Tendangan fantastis Karim Benzema dan Tendangan Si Mega Bintang Cristiano Ronaldo.

Walau El Barca mendapatkan keuntungan dikarenakan Real Madrid hanya bermain dengan 10 pemain. Namun, El Barca tidak mampu membalikan kedudukan, sehingga skor akhir 1-2 untuk kemenangan Los Galacticos.

 

(SHR)

Page 4 of 25

Media News

  • Most Popular
  • Latest
Top